REGIONAL:
Pondok Pesantren (Ponpes) Al Zaitun masih membuka penerimaan santri untuk tahun ajaran baru 2023 meskipun sedang terjadi perbedaan pendapat antara Menkopolhuka Mahfud MD dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil terkait nasib ponpes tersebut.
Menkopolhukam Mahfud MD menyatakan bahwa pemerintah belum pernah menutup pondok pesantren, bahkan jika ada tindak pidana yang dilakukan oleh pengurusnya. Mahfud mengungkapkan bahwa belum ada kesimpulan mengenai apakah rekomendasi pencabutan izin dan pembubaran Pondok Pesantren Al Zaitun akan dijalankan oleh pemerintah.
"Kita belum sampai ke kesimpulan itu tetapi selama ini kita belum pernah menutup pondok pesantren termasuk pondok pesantren yang keras seperti Al Mukmin sekalipun," ungkap Mahfud pada awak media.
"Tapi kalau pribadi yang melakukan akan kita tangani, tapi itu akan dibaca dulu."
Di sisi lain, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyampaikan rekomendasi pembubaran Ponpes Al Zaitun yang diajukan oleh MUI Jawa Barat harus memperhatikan hak ribuan santri untuk tetap dapat belajar. Ridwan Kamil menekankan perlunya memberikan solusi pendidikan bagi ribuan santri yang sudah menjadi murid di ponpes tersebut.
"Pesantrennya direkomendasi memang untuk dibekukan atau dibubarkan tapi harus secara bijak memberi solusi agar ribuan yang sudah berstatus murid di sana atau sambil di sana bisa diberikan solusi pendidikan," kata Ridwan.
Sementara itu, kantor-kantor wilayah Kementerian Agama Jawa Barat masih menunggu arahan dari pemerintah pusat terkait nasib Ponpes Al Zaitun yang terancam dibekukan. Meskipun demikian, upaya mitigasi terhadap ribuan santri sedang dibahas bersama Kementerian Agama pusat. Hingga saat ini, Ponpes Al Zaitun masih melanjutkan proses pendaftaran santri dan santriwati untuk tahun ajaran baru 2023.
Perbedaan pendapat antara Mahfud MD dan Ridwan Kamil dalam kasus ini menimbulkan kekhawatiran terhadap masa depan Ponpes Al Zaitun. Keputusan akhir mengenai apakah ponpes tersebut akan ditutup atau tetap beroperasi masih menunggu keputusan pemerintah yang akan dipertimbangkan dengan memperhatikan hak belajar ribuan santri.
TERPOPULER
