Dari ketiga nama tersebut, diduga yang terancam didepak adalah Mentan Syahrul dan MenLHK Siti Nurbaya.
Hal ini diperkuat dengan pernyataan Ketua DPP PDI Perjuangan Djarot Syaiful Hidayat beberapa waktu lalu. Ia menyatakan telah meminta Presiden Jokowi untuk mengevaluasi kinerja dua menteri itu.
"Karena saya di Komisi IV, maka saya sampaikan bahwa Menteri Pertanian dan Menteri Kehutanan KLHK itu perlu dievaluasi, terkait misalnya kita sudah berusaha menjadi negara swasembada pangan, menjadi negara dengan kedaulatan pangan, tapi ternyata produksi masih tidak mencukupi," papar Djarot di Kantor DPP PDI-P Jalan Diponegoro, Jakarta, Selasa (3/1/2023).
PDIP Sorot Mentan Syahrul Limpo
Belum lama ini, kinerja Syahrul sebagai mentan juga disorot oleh Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto. Hasto menyebut Syahrul telah salah memberikan data ekspor beras kepada Presiden Joko Widodo.
Ia bahkan menyebut tindakan Syahrultersebut sebagai salah satu Gerakan politik sisi gelap. Dampak dari tindakan Syahrul itu, menurut Hasto, adalah membuat Presiden Jokowi salah menyampaikan materi pidato di MPR.
"Ini politik dalam sisi gelap tadi, berikan data yang salah itu sisi gelap politik. Lalu ada yang manfaatkan untuk impor," kata Hasto di Kantor DPC Kota Bandung, Jawa Barat, Jumat (27/1/2023).
Menurut dia, hal ini fatal, sebab sebelumnya presiden telah menyatakan bahwa Indonesia mengalami swasembada beras.
"Menterinya mengambil data berbeda, bulan Agustus laporan ke presiden, kita mengekspor dua juta ton, ternyata bulan Desember kita malah impor 1,2 juta ton," tuturnya.
Baca Juga: Eks Ketum NasDem Nilai Surya Paloh Salah Perhitungan Dukung Anies Baswedan
"Lah, ini bagaimana menterinya memberikan data ke presiden salah, padahal presiden sudah terlanjur berpidato di MPR, di dalam forum kenegaraan bahwa kita swasembada beras karena dikasih data yang salah," sambung dia.
Karena kesalahan data tersebut, PDI Perjuangan khawatir hal itu akan berdampak pada publik dan pada Menteri Syahrul itu sendiri.
"(Indonesia) pernah mendapatkan penghargaan (swasembada beras). Ini kan gawat kalau pemerintah sehari-hari yang dipimpin oleh Menteri Pertanian, di dalam Mentan memberikan data yang salah kepada presiden. Kalau datanya salah, kebijakannya salah," imbuh Hasto.
