Suara.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menyebut adanya mark up dalam proses pengadaan bus Transjakarta dan Bus Kota Terintegrasi Bus Transjakarta (BKTB). Kasus pengadaan bus ini terungkap setelah di sebagian komponen armada ditemukan berbagai kerusakan.
"Tapi setelah itu dari pihak berwajib (Inspektorat) ada mark up. Dari Cina itu harganya Rp1 miliar, di sini dijual Rp3 miliar itu urusan berwajib. Jadi itu konsen kami," kata Ahok di Balaikota, Jakarta, Rabu (19/2/2014).
Sebelumnya, Inspektorat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah diperintahkan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) untuk menginvestigasi kasus itu. Dalam laporan sementara memang tidak ada dokumen yang bermasalah.
Namun, dengan adanya mark up ini, Ahok mencurigai adanya penyelewengan dari pihak internal, baik dari Dinas Perhubungan, panitia lelang, atau ada yang mengarahkan kepada pemenang tender.
Ahok merasakan kesan bahwa proyek pengadaan bus, dipaksakan. Itu sebabnya, ia ingin kasus ini diteliti lagi.
"Makannya kita lihat dokumennya untuk diteliti kalau kemudian kita tertipu, itu karena mereka pinter. Itu kan dari pertama ada mark up," kata dia.
Ahok juga menerangkan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan melibatkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk menginvestigasi kasus. "Nanti bulan Agustus BPKP yang akan mengkaji," kata Ahok.
