Suara.com - Otonomi daerah membuat sosialisasi program Keluarga Berencana tidak bisa berjalan maksimal di daerah-daerah. Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, Fasli Jalal mengatakan, sejak otonomi daerah, tidak ada lagi badan khusus yang menangani masalah KB di kabupaten kota.
Padahal, ketika pemerintah menggalakkan program KB di era 80-an, BKKBN mempunyai perpanjangan tangan di semua kabupaten. Karena itu, mulai tahun ini, pemerintah mewajibkan semua kabupaten kota mempunyai kantor Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah (BKKBD).
“Sekarang ini, program KB ditempelkan di bidang lain seperti pengentasan kemiskinan atau pemberdayaan perempuan. Karena itu kita minta kepala daerah untuk menjalankan UU no 52 tahun 2009 yang mewajibkan kabupaten kota punya badan khusus yang namanya BKKBD. Saat ini sudah ada 16 dan tahun ini kita targetkan 66 kabupaten kota bisa bentuk BKKBD,” kata Fasli Jalal kepada Suara.com, usai menjadi pembicara dalam Kick Off SATU Indonesia Award di Jakarta, Rabu (5/3/2014).
Fasli menambahkan, dengan adanya BKKBD maka pemerintah pusat bisa ikut memberi bantuan dana melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Para pegawai BKKBD ini yang nantinya akan bertanggung jawab untuk melakukan sosialisasi program KB termasuk mendidik petugas lapangan di desa-desa.
Menurut Fasli, BKKBD akan menjadi ujung tombang sosialisasi program KB dan bukan lagi pemerintah pusat. Namun demikian, BKKBN tetap akan memberikan bantuan antara lain mobil operasional, sepeda motor untuk petugas pelayanan, serta peralatan yang diperlukan.
