3 Dampak Negatif Golput terhadap Pembangunan

Doddy Rosadi

Senin, 17 Maret 2014 | 17:09 WIB
3 Dampak Negatif Golput terhadap Pembangunan
Pengamat Perencanaan Pembangunan Nasional Syahrial Loetan. (foto: www.sloetan.com)

Suara.com - Menjelang berlangsungnya Pemilihan Umum (Pemilu) Legislatif pada 9 April 2014 dan Pemilihan Presiden (Pilpres) Juli mendatang, berbagai kalangan mengajak masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya secara benar.

Sebab, dengan berpartisipasi dalam kedua even tersebut merupakan wujud penyaluran aspirasi masyarakat didalam perjalanan negara dan bangsa Indonesia, sebagai warga negara Indonesia yang bertanggungjawab.

“Mengabaikan hak pilih pada pemilu, menyebabkan dampak negatif bagi pembangunan nasional,” kata Pengamat Perencanaan Pembangunan Nasional Syahrial Loetan, di Jakarta, dalam siaran pers yang diterima suara.com, Senin (17/3/2014).

Syahrial menjelaskan, paling tidak terdapat 3 dampak negatif dari pengabaian hak pilih dalam pemilihan umum (pemilu), khususnya jika penduduk yang berpartisipasi dalam pemilu berjumlah rendah.

Pertama, kata Syahrial, program pembangunan yang disiapkan oleh Presiden terpilih berpotensi tidak didukung oleh mayoritas penduduk. Salah satu alasannya adalah karena penduduk yang tidak menggunakan hak suaranya tidak merasa menjadi pendukung dari program tersebut. Oleh sebab itu, potensi gagalnya pencapaian tujuan pembangunan menjadi cukup besar, dan ini sangat berbahaya bagi suatu negara yang umur demokrasinya masih muda.

Kedua, kelompok yang tidak menggunakan hak suara pada saat pemilu berpotensi menjadi kekuatan yang dapat melakukan “sabotase” atas program-program yang telah disusun oleh pemerintah yang dikomandoi oleh Presiden terpilih. Resiko ini dapat berupa “pembelokan” arah pembangunan, maupun berupa hambatan yang dapat memperlambat laju pembangunan.

Ketiga, kelompok yang tidak menggunakan hak suara, secara politis merasa berada diluar dari sistem politik yang dibangun, sehingga mereka dapat menganggap dirinya tidak bermasalah jika tidak memberikan dukungan kepada Pemerintah yang dipimpin oleh Presiden terpilih.

“Dan ini jelas tidak sehat didalam sistem Demokrasi yang salah satunya ditandai dengan besarnya angka partisipasi di dalam dukungan atas gerak pembangunan,” jelas Syahrial.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔

Terkait

RAPBN 2015 Tergantung Partisipasi Pemilih di Pemilu 2014

RAPBN 2015 Tergantung Partisipasi Pemilih di Pemilu 2014

Bisnis | Senin, 17 Maret 2014 | 17:19 WIB

Jokowi Diibaratkan Soekarno yang Mampu Bangun Senayan dan Monas

Jokowi Diibaratkan Soekarno yang Mampu Bangun Senayan dan Monas

News | Senin, 17 Maret 2014 | 16:40 WIB

Bukan Cuma Jurkam, Ahmad Dhani Juga Bikin "Jingle" PKB

Bukan Cuma Jurkam, Ahmad Dhani Juga Bikin "Jingle" PKB

Entertainment | Senin, 17 Maret 2014 | 16:18 WIB

APBD-Perubahan DKI Jakarta Tak Terkendala Pencapresan Jokowi

APBD-Perubahan DKI Jakarta Tak Terkendala Pencapresan Jokowi

News | Senin, 17 Maret 2014 | 16:11 WIB

5 Artis Seksi Ini Bertarung di Pemilihan Legislatif 2014

5 Artis Seksi Ini Bertarung di Pemilihan Legislatif 2014

Entertainment | Senin, 17 Maret 2014 | 14:22 WIB

Terkini

BREAKING NEWS: Penyidik Geledah Ruko di Cipete terkait 3 Perkara Korupsi

BREAKING NEWS: Penyidik Geledah Ruko di Cipete terkait 3 Perkara Korupsi

News | Jum'at, 10 Juli 2026 | 00:04 WIB

Jaksa KPK Tuntut Abdul Wahid 8,5 Tahun Penjara dan Uang Pengganti Rp1,45 Miliar

Jaksa KPK Tuntut Abdul Wahid 8,5 Tahun Penjara dan Uang Pengganti Rp1,45 Miliar

News | Kamis, 09 Juli 2026 | 23:46 WIB

Sekjen ASEAN Serukan Indo-Pasifik yang Terbuka dan Inklusif di Tengah Memanasnya Geopolitik

Sekjen ASEAN Serukan Indo-Pasifik yang Terbuka dan Inklusif di Tengah Memanasnya Geopolitik

News | Kamis, 09 Juli 2026 | 23:37 WIB

Kejari Jakbar Sita Uang Rp5,19 Miliar dari Kasus Korupsi Pembebasan Lahan Srengseng

Kejari Jakbar Sita Uang Rp5,19 Miliar dari Kasus Korupsi Pembebasan Lahan Srengseng

News | Kamis, 09 Juli 2026 | 22:05 WIB

Bahlil Lahadalia Siap Buka Data untuk Penyidikan Dugaan Korupsi Pasokan Batu Bara PLTU

Bahlil Lahadalia Siap Buka Data untuk Penyidikan Dugaan Korupsi Pasokan Batu Bara PLTU

News | Kamis, 09 Juli 2026 | 21:50 WIB

BEM SI Dukung Pengusutan Dugaan Korupsi oleh Kortastipidkor Polri, Minta Tak Ada Intervensi

BEM SI Dukung Pengusutan Dugaan Korupsi oleh Kortastipidkor Polri, Minta Tak Ada Intervensi

News | Kamis, 09 Juli 2026 | 21:06 WIB

Kejagung Tepis Isu TNI Jaga Jampidsus Febrie Adriansyah Karena Ditarget Polri

Kejagung Tepis Isu TNI Jaga Jampidsus Febrie Adriansyah Karena Ditarget Polri

News | Kamis, 09 Juli 2026 | 20:49 WIB

TNI Jaga Rumah Jampidsus Febrie Ancam Supremasi Sipil dan Independensi Hukum

TNI Jaga Rumah Jampidsus Febrie Ancam Supremasi Sipil dan Independensi Hukum

News | Kamis, 09 Juli 2026 | 20:36 WIB

Kejagung Tegaskan Surat Edaran Jamintel soal Kewaspadaan Tak Terkait Penggeledahan Polri

Kejagung Tegaskan Surat Edaran Jamintel soal Kewaspadaan Tak Terkait Penggeledahan Polri

News | Kamis, 09 Juli 2026 | 20:29 WIB

Bukan Balas Dendam dan Politik! Polri Harus Profesional Usut Kasus Korupsi yang Seret Jampidsus

Bukan Balas Dendam dan Politik! Polri Harus Profesional Usut Kasus Korupsi yang Seret Jampidsus

News | Kamis, 09 Juli 2026 | 20:08 WIB

×