Suara.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mendukung Keputusan Presiden (Keppres) yang dikeluarkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tentang penggantian kata Cina menjadi Tionghoa atau Tiongkok.
"Saya kira tepatlah SBY mengeluarkan keputusan itu sebelum turun dari jabatan. 10 tahun, kan, berlawanan UUD 45 juga," ujar Ahok di Balai Kota Jakarta, Jumat (21/3/2014).
Ahok menambahkan, kata Cina, awalnya adalah bahan ejekan orang Jepang kepada bangsa Cina. Lalu, Jepang menularkannya ke masyarakat Indonesia pada zaman penjajahan.
"Cina ledeken dari Jepang untuk Cina dan dipake pada Orde Baru sehingga menimbulkan diskriminasi bertahun-tahun. Internasional bilangnya China bukan Cina," kata Ahok.
Setelah Keppres nomor 12 tahun 2014 dikeluarkan, Surat Edaran Presidium Kabinet Ampera Nomor SE-06/Pred.Kab/6/1967 yang menggunakan istilah Tjina sebagai pengganti Tionghoa atau Tiongkok, dicabut.
Tujuan Keppres nomor 12 yaitu untuk menghindari dampak psikososial dan diskriminasi dalam hubungan sosial warga Indonesia keturunan Tionghoa.
