Suara.com - Calon presiden dari PDI Perjuangan Joko Widodo (Jokowi) dan Ketua Harian Badan Pemenangan Pemilu PDI Perjuangan Puan Maharani sudah sama-sama berusaha untuk meluruskan pemberitaan tentang pengusiran Jokowi oleh Puan pada 9 April 2014 lalu. Mereka mengatakan berita itu sama sekali tidak benar.
Namun, sebagian kalangan tetap menangkap ada permasalahan di internal PDI Perjuangan.
Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi mengatakan sesungguhnya persoalan itu mudah terdeteksi sejak Jokowi deklarasi menjadi calon presiden 14 Maret 2014.
"Saya melihat, ada keengganan dari sebagian fraksi di internal PDI Perjuangan untuk memperjuangkan Jokowi secara maksimal, itu menyulitkan, karena Jokowi di capreskan relatif terlambat daripada capres lain," kata Burhanuddin di Hotel Hitz, Cikini, Jakarta Pusat, Selasa, (15/4/2014).
Jokowi, kata Burhanuddin, memiliki kekuatan nyata yang datang dari masyarakat yang bersedia menjadi sukarelawan dan tidak terikat.
Namun, kata Burhanuddin, ada birokratisasi pemenangan PDI Perjuangan di Pemilu Legislatif.
Bapilu PDI Perjuangan, katanya, terlalu berkuasa untuk menentukan formalisasi pemenangan partai dan hal ini membuat sebagian pendukung Jokowi berpikir-pikir lagi.
"Semacam waktu Jokowi maju di Pilgub (Jakarta), kan ada kelompok volunteer yang turut mendukung tanpa terikat jaringan formal dan birokratis," katanya.
Menurut Burhanuddin, ada dualisme pemenangan dan Pileg berada di bawah kendali Puan. Akibatnya, Jokowi tidak bisa memaksimalkan daya tarik personalnya untuk mendukung PDI Perjuangan.
"Ini konsekuensi logis dari kegagalan management pemasaran PDIP menjual Jokowi," kata dia.
