Suara.com - Direktur Eksekutif Lembaga Survei Nasional Umar S. Bakry menilai, koalisi yang digagas sejumlah partai berbasis Islam sulit terwujud. Pertemuan Cikini yang digelar Kamis (17/4/2014), dinilai hanyalah upaya untuk menaikkan posisi tawar partai-partai Islam.
"Pertemuan di Cikini (Kamis 17/4) sekedar untuk menaikkan posisi tawar partai Islam terhadap tiga partai besar yang mengajak mereka berkoalisi," ujar Umar S. Bakry, Jumat (18/4/2014).
Umar melihat ada tiga kendala yang membuat koalisi ini sulit terwujud. Pertama, tidak ada satupun dari lima partai Islam itu yang memiliki tokoh kuat dan kharismatis yang bisa diterima semua pihak untuk dinominasikan sebagai (bakal) calon presiden.
Kendala kedua adalah masih kuatnya politik aliran dan egoisme keyakinan yang merintangi terwujudnya persatuan di antara kelima partai tersebut. Selain itu kecenderungan pragmatisme dan orientasi kekuasaan lebih menonjol dari pada idealisme di kalangan partai-partai Islam.
Umar memperkirakan koalisi "Indonesia Raya" adalah koalisi partai Islam plus Partai Gerindra untuk mengusung Prabowo sebagai capres dan cawapres berasal dari partai Islam. "Partai berbasis Islam memperoleh suara di Pemilu Legislatif 2014 sekitar 31 persen, minimal mereka mengharapkan posisi cawapres dan sepertiga kursi kabinet," ujarnya.
Seperti diketahui, Kamis sebelumnya sejumlah tokoh ormas dan parpol Islam bertemu di sebuah rumah di Jalan Cikini Raya, Jakarta Pusat. Wakil PPP, PKB, PAN, PKS dan PBB hadir dalam pertemuan ini. Dalam kesempatan itu mantan Ketua MPR yang juga Ketua MPP PAN Amien Rais mengusulkan pembentukan Koalisi Indonesia Raya yang merupakan gabungan antara partai Islam dan nasionalis untuk menyelesaikan masalah bangsa.
"Koalisi poros tengah terlalu sempit karena itu saya mengusulkan istilah Koalisi Indonesia Raya. Hal itu karena gabungan partai Islam tidak akan mampu memikul masalah bangsa ini seorang diri, sehingga butuh partisipasi partai nasionalis," katanya. (Antara)
