Suara.com - Negara kerap tidak hadir dalam penyelesaian konflik yang terjadi di masyarakat. Akibatnya, eskalasi konflik di Indonesia masih akan terus meningkat di masa yang akan datang.
Rohaniawan Benny Susetyo mengatakan, konflik bisa terjadi akibat pembangunan yang timpang serta akar kebodohan, kemiskinan, keterbelakangan pembangunan juga ikut menyebabkan kekerasan dalam komunitas-komunitas agama dan etnis.
“Untuk itu perlu mengembalikan peranan, tugas dan kewajiban kepala daerah sebagai pelayan masyarakat bukan pelayan partai. Kepala daerah berkewajiban menjaga dan memelihara kerukunan warganya,” tutur rohaniawan Benny Susetyo dalam Workshop dan Focus Group Discussion yang digelar Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata dan United Board for Christian Higher Education in Asia, Kamis (24/4/2014).
Kementerian Dalam Negeri mendata sebanyak 104 konflik sosial terjadi selama Januari hingga November 2012. Dari 104 peristiwa konflik sosial tersebut, bentrokan antarwarga merupakan pemicu konflik sosial yang paling besar mencapai 33,6 persen, disusul isu keamanan sebanyak 26 kali peristiwa atau mencapai 25 persen.
Pemicu lainnya yaitu sengketa lahan dan konflik organisasi kemasyarakatan masing-masing sebanyak 13 peristiwa atau 12,5 persen sedangkan isu SARA hanya 10 peristiwa atau 9,6 persen menjadi pemicu konflik. Sementara isu kesenjangan sosial hanya satu peristiwa, konflik pada institusi pendidikan dan ekses konflik politik masing-masing tiga peristiwa.
“Potensi konflik di masa datang di Poso dan Ambon adalah persoalan tanah pasca konflik yang tidak terselesaikan. Dan umumnya negara melakukan pembiaran. Aparat tidak bergerak mencegah terjadinya konflik. Konflik merupakan potensi pendapatan,” tuturnya, dalam siaran pers yang diterima suara.com, Kamis (24/4/2014).
TERPOPULER
