Suryadharma Ali Bantah PPP Koalisi dengan Gerindra

Jum'at, 25 April 2014 | 03:39 WIB

Suryadharma Ali. (Suara.com/Adrian Mahakam)

Suara.com - Prabowo Subianto selaku calon presiden dari Partai Gerindra sempat mendatangi kantor Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Ketua Umum Suryadharma Ali (SDA) pun menyatakan PPP dukungannya kepada Prabowo untuk menjadi capres.

Saat dikonfirmasi kembali perkataan SDA saat itu, ia mengklarifikasi soal PPP akan berkoalisi dengan Gerindra demi memuluskan Prabowo menjadi presiden RI.

"Gerindra itu kan pada hakekatnya belum koalisi. Kalau koalisi itu sudah kerja sama formal," kata SDA di sela pertemuan petinggi PPP di rumah dinasnya di Jalan Widya Chandra III, Jakarta Selatan. Kamis (24/4/2014).

Selain itu, lelaki yang juga menjabat Menteri Agama ini menegaskan untuk memutuskan capres dan cawapres dari internal partai harus melalui Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas).

"Dalam bentuk forum itu ada forumnya dalam forum itu namanya Rapimnas," kata SDA, "Tentu sebelum Rapimnas ada semacam komitmen yang dibangun."

SDA sempat menghadiri kampanye Partai Gerindra di Gelora Bung Karno pada 23 Maret 2014. Itu belum menunjukkan reaksi penolakan dari petinggi PPP lainnya. Puncaknya, suara PPP yang tergerus di Pemilihan Umum Legislatif 2014 membuat kubu Sekjen PPP Romahurmuziy seperti punya amunisi untuk menggugat kepemimpinan SDA.

Konflik internal PPP yang sempat memanas hingga SDA mengeluarkan keputusan memecat Romahurmuziy dan Ketua DPW PPP Jawa Barat Rachmat Yasin. Begitu sebaliknya kubu Romahurmuziy alias Romi mengeluarkan surat pemberhentian SDA dari Ketua Umum.

Namun, setelah Mukernas berlangsung di Cisarua yang selesai pada Kamis 24 April 2014, kubu Romi pun mengklarifikasi soal pemecatan yang dilakukan SDA maupun sebaliknya.

Setelah berdamai, kedua kubu yang berseteru kembali ke dalam kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat PPP. Mukernas menghasilkan 4 butir keputusan, yakni:

1. Menerima fatwa islah dari Ketua Majelis Syariah DPP PPP KH Maimoen Zubair.
2. Mengamanatkan kepada Majelis Musyawarah Partai secara kolektif kolegial untuk melakukan lobi-lobi politik dalam rangka penjajakan koalisi partai serta penjajakan capres dan cawapres.
3. Mengamanatkan kepada DPP PPP untuk melaksanakan Rapimnas selambat-lambatnya minggu pertama bulan Mei 2014 untuk menetapkan koalisi serta capres/cawapres dari PPP.
4. Mengamanatkan kepada DPP PPP untuk melaksanakan Muktamar yang dipercepat selambat-lambatnya satu bulan setelah Pemilu Presiden 2014.