Infografis
Suara.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berharap calon presiden (capres) Prabowo Subianto tidak terburu-buru dalam memutuskan calon wakil presiden (cawapres) yang akan mendampinginya di bursa Pemilu Presiden 9 Juli 2014. Prabowo disarankan untuk rembugan dulu dengan semua partai anggota koalisi sebelum membuat keputusan agar tak salah langkah.
“Itu perlu kita bahas semua usulan secara bersama-sama. Jadi, kalau misalnya ada perkembangan wacana Prabowo-Hatta Rajasa atau Prabowo-Aher (Ahmad Heryawan), itu memang mungkin berpeluang. Tapi, yang kami ingatkan, perlunya bersama-sama untuk membahas koalisi,” kata Ketua DPP PKS Bidang Kehumasan Mardani Ali Sera kepada suara.com, Kamis (15/5/2014).
Mardani mengungkapkan hal itu ketika ditanya bagaimana sikap PKS bila nanti Prabowo ternyata memilih Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Hatta Rajasa menjadi cawapres, dengan kata lain tidak menerima calon yang disodorkan PKS: Hidayat Nurwahid, Anis Matta, dan Ahmad Heryawan.
Mardani menekankan bahwa dalam hal berkoalisi dengan Partai Gerindra untuk mengusung Prabowo, sejak awal PKS menekankan untuk tetap fokus pada koalisi fundamental, bukan transaksional.
“Yang penting bagaimana menyelesaikan agenda kerja lima tahun, sesuai visi misi yang disepakati,” katanya.
Ketika ditanya lagi apakah bila Prabowo memilih Hatta akan berpengaruh pada tingkat dukungan PKS? Mardani secara diplomatis mengatakan bahwa PKS tidak memaksakan kehendak. Tapi, PKS berharap cawapres pendamping Prabowo nanti adalah tokoh yang memiliki elektabilitas tinggi dan mempunyai kemampuan mengeksekusi agenda.
“Bukan cuma deklarasi,” kata Mardani.
Mardani kembali menekankan yang terpenting dalam memilih cawapres adalah melalui pembahasan bersama.
“Asal tadi itu, ada musyawarah bersama. Tidak terburu-buru. Tidak membuat salah satu pihak merasa ditinggalkan. Tidak memilik sense of belonging,” katanya. “Ibaratnya, kalau strategi kita menyerang, cari pemain yang penyerang.”
Hatta Rajasa disebut-sebut akan menjadi cawapres untuk mendampingi Prabowo. Tanda-tanda itu semakin nyata, apalagi setelah Hatta pada Selasa (13/5/2014) sore datang bersama Prabowo menghadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di kantor kepresidenan.
Mereka minta izin kepada Kepala Negara untuk berkoalisi sekaligus Hatta minta izin mengundurkan diri dari jabatan Menteri Koordinator Perekonomian agar bisa lebih fokus mengikuti Pilpres 9 Juli 2014. Kedua tokoh partai perlu minta izin untuk koalisi karena selama ini PAN adalah partai yang selalu setia berkoalisi dengan Demokrat, partai yang dipimpin SBY.
