Suara.com - Pemerintah junta militer Thailand akan melanjutkan kebijakan pemotongan pajak yang sudah digulirkan oleh pemerintahan Thailand selama ini. Junta militer juga tidak akan menerapkan kebijakan pengendalian modal di negeri gajah putih tersebut.
Pernyataan itu disampaikan oleh Somchai Sjjapong, pejabat senior di kementerian keuangan Thailand, hari Senin (26/5/2014). Sejatinya, kebijakan pemotongan pajak itu akan kadaluwarsa pada tahun ini. Namun junta militer akan memperpanjang kebijakan itu. Sajjapong mengatakan, junta militer juga akan melanjutkan proyek pembangunan infrastruktur senilai Rp706 triliun yang tertunda.
Proyek-proyek yang dipilih akan didanai oleh anggaran negara. Informasi tersebut disampaikan Sajjapong usai menggelar rapat dengan Laksamana Angkatan Udara Prajin Juntong, perwira tinggi diserahi tanggung jawab dalam bidang ekonomi pada pemerintahan junta militer.
Seperti diberitakan sebelumnya, Jenderal Prayuth Chan-ocha mengklaim telah menerima restu dari Raja Thailand Bhumibol Adulyadej untuk memegang pemerintahan. Militer melakukan kudeta atas pemerintah pada tanggal 22 Mei lalu setelah faksi-faksi yang bertikai tak kunjung mencapai kata sepakat untuk menyelesaikan krisis politik di Thailand. (Reuters)
TERPOPULER
