Infografis
Suara.com - Menyaksikan debat capres-cawapres yang berlangsung tadi malam Senin (9/6/2014), banyak kalangan yang mengapresiasi program kedua pasangan. Terkait dengan pemerintahan yang efektif dan bebas dari korupsi, kedua pasangan capres-cawapres memiliki pendekatan yang berbeda jika terpilih menjadi presiden.
Capres nomor urut 1, Prabowo Subianto menyampaikan gagasan yang cenderung konseptual dan tidak menyentuh teknis pelaksanaan. Sementara capres nomor urut 2, Jokowi menyampaikan gagasan teknis operasional bagaimana mengantisipasi potensi korupsi dengan penggunaan sistem online (IT).
“Prabowo hanya menyampaikan konsep atau gagasan, belum menyinggung teknis pelaksanaannya. Sebaliknya, Jokowi menyampaikan teknis pelaksanaan tentang apa yang akan dia lakukan,” kata Ketua Umum Forum Akademisi IT (FAIT), Hotland Sitorus, di Jakarta, Selasa (10/6/2014).
Sebagaimana diutarakan Jokowi dalam debat tersebut, jika terpilih akan menerapkan sistem online dalam pemerintahannya, seperti, e-government, e-procurement, e-catalog, IMB online yang diyakini dapat menghilangkan pungutan liar menutup peluang korupsi.
“Apa yang disampaikan Jokowi adalah terobosan besar bagi bangsa ini. Oleh karena itu, FAIT mendukung program penerapan teknologi IT ini demi terciptanya pemerintahan yang efektif dan efisien,” kata Hotland Sitorus yang juga dosen IT di Universitas Tanjungpura, Pontianak, Kalimantan Barat.
Hotland Sitorus menitipkan pesan kepada capres yang serius menggunakan teknologi IT dalam pemerintahannya agar mulai lima tahun ke depan pemilihan umum (pemilu), baik pemilukada, pileg dan pilpres juga menggunakan sistem online (e-election).
“Bila sistem pemilu online (e-election) ini diterapkan baik di pemilukada, pileg dan pilpres, maka efisiensi dan efektifitas dapat dihadirkan, bahkan kecurangan pemilu dapat dihilangkan,” kata Hotland Sitorus.
“Apabila e-election ini diterapkan, akan dapat mengefisiensi uang negara sebesar Rp100 triliun setiap tahunnya karena tidak perlu lagi kertas suara, tidak perlu lagi tinta, tidak perlu lagi biaya distribusi logistik, bahkan penyelenggara cukup 3 orang di setiap TPS. Sistem e-election ini juga dapat digunakan di setiap pilkada,” kata Hotland Sitorus.
