Suara.com - LSM Anti korupsi Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai, konsep penegakan hukum yang disampaikan oleh pasangan capres-cawapres Joko Widodo-Jusuf Kalla lebih baik dibandingkan konsep pasangan Prabowo-Hatta Rajasa dalam debat yang berlangsung kemarin.
Peneliti ICW, Donal Fariz mengungkapkan, salah satu konsep penegakan hukum Jokowi-JK adalah menambah jumlah penyidik serta anggaran untuk KPK.
Kata dia, konsep ini merupakan upaya dari Jokowi-JK untuk memberantas korupsi melalui sistem yang sudah ada. Sementara itu, konsep penegakan hukum yang disampaikan pasangan Prabowo-Hatta masih normatif.
“Pasangan Prabowo-Hatta memang menawarkan konsep kenaikan gaji untuk aparat hukum. Tetapi itu bukan solusi untuk menyelesaikan kasus korupsi. Karena, korupi yang dilakukan oleh aparat hukum itu bukan karena kebutuhan tetapi karea ketamakan. Jadi, berapa pun gaji yang mereka terima maka akan tetap berpotensi terjadi korupsi,” kata Donal ketika dihubungi suara.com melalui sambungan telepon, Selasa (10/6/2014).
Donal menambahkan, kelemahan lain dari pasangan Prabowo-Hatta Rajasa adalah ketika ditanya tentang dugaan pelanggaran HAM. Kata Donald, Prabowo justru menjawab soal dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan dirinya pada 1998 sebaiknya ditanyakan kepada atasannya.
“Harusnya, Prabowo tetap memberikan penjelasan, apa pun keputusan yang dia terima ketika itu. Justru debat kemarin menjadi momen untuk menjelaskan secara rinci kasus dugaan pelanggaran HAM itu,” jelas Donal.
Selain itu, Donal menilai, pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla mempunyai konsep pluralisme yang jelas dibandingkan pasangan Prabowo-Hatta Rajasa. Dukungan kelompok intoleran kepada Prabowo-Hatta secara tidak langsung membuat publik bertanya tentang sikap mereka terhadap intoleransi.
