Kubu Prabowo Cek Isu Pengarahan Dukungan di Hongkong

Suara.com - Usai berlangsung kericuhan saat ratusan TKI ingin memberikan hak suara di tempat pemungutan suara Victoria Park, Hongkong, muncul isu intimidasi dan pengarahan agar calon pemilih mencoblos pasangan Prabowo Subianto - Hatta Rajasa.

Isu itu diperkuat oleh munculnya keterangan dalam video yang merekam kericuhan pada Minggu (6/7/2014) sore. Dalam rekaman, saat berlangsung negosiasi, terdengar salah satu TKI mengatakan pintu tempat pemungutan suara akan dibuka bagi para calon pemilih yang mencoblos pasangan nomor satu, Prabowo - Hatta.

Ketika hal tersebut dikonfirmasi ke Dewan Penasihat Tim Pemenangan Prabowo Subianto – Hatta Rajasa, Suhardi, ia mengatakan baru tahu informasi isu intimidasi untuk mengarahkan dukungan ke kubunya.

"Saya baru tahu (informasinya) ini dari wartawan," kata Suhardi yang juga menjabat Ketua Umum Partai Gerindra kepada suara.com, Senin (7/7/2014).

Suhardi menambahkan akan langsung mengecek informasi tersebut, apakah benar atau hanya sekedar isu untuk menjatuhkan nama baik Prabowo - Hatta.

"Belum tahu (kebenarannya), nanti tak tanya tim dulu," kata Suhardi.

Lalu Suhardi mengimbau agar para pendukung pasangan nomor urut satu tidak terpancing berita tentang kericuhan pemungutan suara yang berlangsung Victoria Park, Hongkong.

“Jangan terpancing dan jangan mudah terpancing oleh berita, apalagi kerusuhan,” kata Suhardi.

Ia mengatakan agar pendukung Prabowo - Hatta tetap elegan dalam menyikapi setiap persoalan yang mendera.

Seperti diketahui, pemungutan suara pilpres yang diselenggarakan Panitia Pemilihan Luar Negeri di Taman Victoria Park, Hongkong, berlangsung ricuh pada Minggu (6/7/2014) sore. Penyebabnya, pagar sudah ditutup petugas, padahal ratusan TKI belum memberikan hak suara. Lalu, mereka merobohkan pagar tempat pemungutan suara.

Menanggapi kasus tersebut, Ketua Bawaslu Muhammad mengatakan penutupan tersebut terjadi lantaran waktu untuk pemungutan suara sudah selesai.

“Itu dikarenakan sebagian besar buruh migran Indonesia datang ke TPS lewat dari pukul 17.00 waktu setempat, padahal izin yang diberikan Pemerintah Hongkong bagi penggunaan fasilitas publik dari pukul 08.30 hingga 17.00,” katanya.

“Sangat disayangkan memang, hak politik mereka hilang. Tapi kita harus taat pada aturan pemerintah setempat. Dan PPLN sudah berupaya untuk mengakomodasi, dan umumnya PPLN bekerja sesuai prinsip luber dan jurdil,” Muhammad menambahkan.

Insiden tersebut menuai kecaman dari Indonesia. Ketua Badan Litbang DPP Partai Golkar Indra Piliang melalui akun Twitter ?@IndraJPiliang mengaku sangat kecewa dengan Bawaslu yang menurutnya tidak memfasilitasi TKI yang sudah berjuang demi memberikan hak pilih.