Suara.com - Ketua DPP PAN Rizky Sadiq menilai kekhawatiran Fraksi PDI Perjuangan bahwa pengesahan revisi salah satu pasal UU Nomor 27/2009 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD (MD3) bertujuan untuk menjegal kader PDI Perjuangan agar tidak menjadi pimpinan parlemen, tidak berdasar.
"Itu merupakan perasaan paranoid saja yang muncul," kata Rizky kepada suara.com, Sabtu (12/7/2014).
Menurut Rizky, perubahan pasal yang mengatur tata cara memilih pimpinan DPR, dasarnya untuk membuka pintu demokrasi.
"Dengan seluruh anggotanya langsung dipilih oleh rakyat, dan ketuanya pun harus langsung dipilih oleh anggota," katanya.
Rizky mengatakan Fraksi PAN mendukung pengesahan revisi itu tujuannya untuk evaluasi ke arah yang lebih baik.
"Pimpinan yang lama, kan diberikan secara otomatis, untuk selanjutnya anggota harus memilih. Karena selama ini terasa mengabaikan hak-hak anggota yang mempunyai hak untuk memilih ketuanya secara langsung," kata Rizky.
Seperti diberitakan sebelumnya, tidak terima dengan pasal dalam hasil revisi UU MD3, Fraksi PDI Perjuangan akan melakukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi.
Yang akan diuji materi ialah Pasal 82 yang mengubah tata cara pemilihan pimpinan DPR. Sekarang pimpinan DPR tidak lagi otomatis diuduki oleh partai pemenang pemilu legislatif, melainkan harus yang mendapat suara terbanyak atau voting.
“Nanti di Mahkamah Konstitusi kita menguji pasal tersebut karena jangan lupa dulu juga sempat diadakan uji materi terhadap undang-undang ini yang menyatakan bahwa pemenang pemilu otomatis menjadi ketua DPR dan itu sah,” kata politisi PDI Perjuangan, Arief Budimanta.
Dengan disahkannya UU MD3, maka kelak pimpinan DPR ditentukan melalui mekanisme suara terbanyak di DPR.
Enam fraksi yang sepakat mengubah UU tersebut adalah Golkar, Demokrat, PKS, PAN, PPP, dan Gerindra. Sedangkan PDI Perjuangan kalah suara.
