PBNU Diminta Gelar Islah Nasional Tokoh yang Terbelah

Achmad Sakirin

Minggu, 13 Juli 2014 | 10:57 WIB
PBNU Diminta Gelar Islah Nasional Tokoh yang Terbelah
Logo Nahdlatul Ulama

Suara.com - Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur meminta komisi pemilihan umum (KPU) selaku penyelenggara dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 tidak melakukan manipulasi suara.

"Kami tidak menolerir manipulasi suara pilpres, karena kalau hal itu dilakukan KPU berarti mereka mengkhianati amanat Tuhan, sebab suara rakyat adalah suara Tuhan, vox populi vox dei," kata Ketua PWNU Jatim KH Mutawakkil Alallah di Surabaya, Minggu (13/7/2014).

Ia menjelaskan PWNU meminta KPU untuk bertindak profesional dan bersikap adil sesuai dengan UU.

"Kepada KPU-lah, kenegarawanan pemimpin negeri ini dipertaruhkan," katanya.

Kepada masyarakat dan elit politik, PWNU Jatim mengimbau untuk bersikap dewasa dalam menunggu hasil keputusan resmi KPU, terutama kedua kandidat, untuk bersikap ksatria, teposliro, berlapang dada, dan bersabar untuk menunggu hasil resmi pada 22 Juli 2014.

"Kami (PWNU) juga meminta PBNU untuk mengadakan Islah Nasional untuk semua elit politik dan pemimpin bangsa serta tokoh masyarakat yang terbelah pada Pilpres 2014 akibat sengitnya persaingan yang bersifat 'head to head' itu," katanya.

Pengasuh Pesantren Zainul Hasan, Genggong, Probolinggo, Jawa Timur itu menjelaskan islah nasional itu bisa diadakan dalam bentuk Istighatsah (doa memohon keselamatan) Nasional untuk mendoakan bangsa dan negara ini.

"Islah Nasional yang diadakan setelah keputusan resmi oleh KPU pada 22 Juli 2014 itu untuk menunjukkan bahwa terbentuknya kepemimpinan nasional melalui pilpres itu lebih penting untuk bangsa dan negara ini daripada sekadar kemenangan capres tertentu," katanya. (Antara)

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔

Terkait

Bawaslu: Pencoblosan Ulang di Sejumlah TPS Harus Dilakukan Secepatnya

Bawaslu: Pencoblosan Ulang di Sejumlah TPS Harus Dilakukan Secepatnya

News | Minggu, 13 Juli 2014 | 10:35 WIB

Panwas Minta KPU Nabire Gelar Pencoblosan Ulang

Panwas Minta KPU Nabire Gelar Pencoblosan Ulang

News | Minggu, 13 Juli 2014 | 07:54 WIB

Soal "Quick Count", LSI dan IRC Siap Diaudit

Soal "Quick Count", LSI dan IRC Siap Diaudit

News | Minggu, 13 Juli 2014 | 05:21 WIB

Timses Jokowi-JK: Jumlah Sampel Pengaruhi Hasil Survei

Timses Jokowi-JK: Jumlah Sampel Pengaruhi Hasil Survei

News | Minggu, 13 Juli 2014 | 02:26 WIB

Puskaptis Habiskan 1,2 Miliar Untuk Biayai "Quick Count"

Puskaptis Habiskan 1,2 Miliar Untuk Biayai "Quick Count"

News | Minggu, 13 Juli 2014 | 01:28 WIB

Peneliti: Lembaga Survei yang Rilis "Quick Count" Perlu Diaudit

Peneliti: Lembaga Survei yang Rilis "Quick Count" Perlu Diaudit

News | Minggu, 13 Juli 2014 | 01:16 WIB

Peneliti Tuding Lembaga Survei Saat Ini Berorientasi Pada Bisnis

Peneliti Tuding Lembaga Survei Saat Ini Berorientasi Pada Bisnis

News | Minggu, 13 Juli 2014 | 00:35 WIB

Terkini

Wajah Baru Halte Patra Kuningan 2 Ternoda Vandalisme, Begini Respons Transjakarta

Wajah Baru Halte Patra Kuningan 2 Ternoda Vandalisme, Begini Respons Transjakarta

News | Jum'at, 26 Juni 2026 | 12:03 WIB

Kasus Penyekapan di Bandung Harus Dijerat Pasal Berlapis, Fokus pada Dampak Korban

Kasus Penyekapan di Bandung Harus Dijerat Pasal Berlapis, Fokus pada Dampak Korban

News | Jum'at, 26 Juni 2026 | 11:59 WIB

KPK Dalami Penghasilan Maruf Cahyono di Kasus Dugaan Gratifikasi Pengadaan MPR

KPK Dalami Penghasilan Maruf Cahyono di Kasus Dugaan Gratifikasi Pengadaan MPR

News | Jum'at, 26 Juni 2026 | 11:45 WIB

Gaya Jokowi Berbaju PSI, Mulai Blusukan Tiga Hari di Lampung

Gaya Jokowi Berbaju PSI, Mulai Blusukan Tiga Hari di Lampung

News | Jum'at, 26 Juni 2026 | 11:44 WIB

OTW Lampung Pakai Outfit 'Gajah', PSI Tegaskan Jokowi Tak Lagi di Partai Lama

OTW Lampung Pakai Outfit 'Gajah', PSI Tegaskan Jokowi Tak Lagi di Partai Lama

News | Jum'at, 26 Juni 2026 | 11:38 WIB

Jakarta Luncurkan Website HUT ke-500, Warga Bisa Daftar Jadi Mitra Perayaan

Jakarta Luncurkan Website HUT ke-500, Warga Bisa Daftar Jadi Mitra Perayaan

News | Jum'at, 26 Juni 2026 | 10:22 WIB

Dugaan Aliran Uang ke BEM UBK Bentuk Represi Halus terhadap Mahasiswa

Dugaan Aliran Uang ke BEM UBK Bentuk Represi Halus terhadap Mahasiswa

News | Jum'at, 26 Juni 2026 | 10:13 WIB

Demonstrasi Bayaran Rusak Demokrasi, Dalangnya Harus Ditindak

Demonstrasi Bayaran Rusak Demokrasi, Dalangnya Harus Ditindak

News | Jum'at, 26 Juni 2026 | 09:29 WIB

Kantor BGN dan DPR RI Dijaga Ketat, 1.287 Personel Amankan Aksi Unjuk Rasa di Jakpus

Kantor BGN dan DPR RI Dijaga Ketat, 1.287 Personel Amankan Aksi Unjuk Rasa di Jakpus

News | Jum'at, 26 Juni 2026 | 09:03 WIB

Jenguk YTR di RSHS, KSP Dudung Langsung Hubungi Dirut BPJS Soal Biaya Perawatan

Jenguk YTR di RSHS, KSP Dudung Langsung Hubungi Dirut BPJS Soal Biaya Perawatan

News | Jum'at, 26 Juni 2026 | 07:55 WIB