Suara.com - Tokoh masyarakat yang tergabung dalam Gerakan Kemenangan Rakyat meminta pasangan Prabowo Subianto - Hatta Rajasa dan Joko Widodo - Jusuf Kalla bertemu untuk mendinginkan suasana politik.
"Kami merasa, situasi seperti ini menuntut kedua calon presiden untuk bertemu dan menyatakan bersama-sama bahwa mereka akan menerima hasil keputusan KPU," kata anggota gerakan, Abdillah Toha, dalam konferensi pers di kantor Tim Kampanye Nasional Jokowi-JK, Jalan Sisingamaraja, Jakarta, Kamis (17/7/2014).
Abdillah yakin setelah Prabowo - Jokowi bertemu dan berkomitmen siap kalah dan menghormati yang menang, akan diikuti oleh pendukung mereka.
Abdillah yang juga ikut mendirikan Partai Amanat Nasional ini menilai suasana politik saat ini menegangkan.
Dia khawatirkan suasana ini akan mempersulit proses pergantian kepemimpinan nasional. Ia juga khawatir akan muncul konflik.
Abdillah juga meminta para penyelenggara pemilu bisa netral dan jujur. Aparat TNI/Polri juga diminta selalu menciptakan keamanan.
"Kami percaya KPU bekerja dengan baik, netral dan sungguh-sungguh. Keputusan KPU harus diterima kedua calon presiden," tuturnya.
Mantan Panglima ABRI Jenderal Endriartono Sutarto menilai munculnya seruan ini karena ada dua faksi yang berseberangan. Ia juga khawatir ini menjadi benih konflik.
"Keduanya harus mau menerima hasil KPU. Kalaupun tidak bisa terima KPU tidak menggunakan cara-cara kekerasan, dan mengikuti sesuai ketentuan yang berlaku. Kita lihat potensi (kerusuhan) itu ada," kata Peserta Konvensi Partai Demokrat ini.
Ia juga setuju Prabowo - Jokowi bertemu untuk menunjukkan sikap suportif.
"Menurut saya itu jadi sangat penting. Kalau mereka menunjukkan akrab, maka kedua kubu pendukung akan segera bisa cair," tuturnya.
Ada 48 tokoh yang ikut menandatangani seruan, di antaranya, Eros Djarot, Azyumardi Azra, Bagir Manan, Emil Salim, Faisal Basri, Arifin Panigoro, Saparinah Sadli, Arswendo Atmowiloto, Eros Djarot, Wanda Hamidah, dan Joko Anwar.
