DPR Amerika Serikat Tuntut Presiden Obama

Suara.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Amerika Serikat, yang didominasi oleh legislator dari Partai Republik sepakat untuk menuntut Presiden Barack Obama karena dinilai melanggar batas-batas kewenangannya sebagai presiden. Langkah itu ditentang oleh Presiden Barack Obama dan legislator dari Partai Demokrat.

Kesepakatan tersebut dicapai melalui voting yang dimenangkan 225 suara setuju melawan hanya 201 suara yang menolak. Mereka yang menolak adalah semua legislator Partai Demokrat dan lima legislator Partai Republik.

Mereka ingin menyeret Presiden Obama ke pengadilan lantaran dianggap tidak mematuhi hukum dalam menjalankan undang-undang tunjangan kesehatan yang dikenal dengan sebutan "Obamacare". DPR AS memberikan kuasa kepada juru bicara John Boehner untuk mengurus proses tuntutan hukum itu.

"Ini bukan tentang kaum Republik atau Demokrat, ini soal membela Konstitusi yang terhadapnya kita sudah diangkat sumpah untuk mempertahankannya," kata Boehner.

Kaum Republik menuding Obama bertindak layaknya "raja" dalam mengambil keputusan, termasuk di antaranya, menaikkan upah minimum bagi kontraktor federal, hingga memperpanjang tunjangan bagi pasangan sesama jenis. Namun yang akan menjadi materi tuntutan adalah persoalan kebijakan Obamacare. Pasalnya, menurut mereka, isu itu adalah yang paling berpotensi berhasil di sistem pengadilan federal.

Diserang sedemikian rupa, Obama tetap tenang. Ia bahkan menyindir bahwa mereka hanya menghabiskan waktu saja, padahal banyak isu-isu yang lebih mendesak.

"Berhentilah marah-marah terus, Berhenti, berhenti, berhentilah membenci terus setiap waktu," kata Obama dengan gaya khasnya dalam sebuah pidato di hadapan 1.500 orang di sebuah teater di Kota Kansas.

Obama menyebut tuntutan itu hanya bentuk drama politik menjelang tahun pemilihan umum. Ia juga mengatakan, itu hanya pengalihan isu saja dari masalah konstruksi jalan bebas hambatan dan krisis perbatasan.

Sejumlah pengamat politik juga menilai langkah Partai Republik itu sebagai manuver politik jelang Pemilu Legislatif yang akan digelar November mendatang. Mereka berupaya agar calon pemilih mengurungkan niat memberikan suara. Pasalnya, komposisi kaum Republik bisa berkurang jika banyak digantikan legislator dari kubu Demokrat. (Reuters)