Suara.com - Mantan Bendahara Umum DPP Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin menjelaskan asal harta mantan ketua umum partai tersebut Anas Urbaningrum.
"Ada proyek-proyek yang berjalan sejak Mas Anas menjadi anggota KPU (Komisi Pemilihan Umum) sampai ketua Umum (Partai Demokrat), tapi proyek yang dipakai untuk menjadi ketua umum itu dibiayai Kemenakertrans," kata Nazaruddin saat menjadi saksi dalam sidang di pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin (25/8/2014).
Nazaruddin menjadi saksi untuk terdakwa mantan ketua umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum dalam sidang perkara penerimaan hadiah dari sejumlah proyek-proyek pemerintah dan tindak pidana pencucian uang.
Proyek-proyek yang dimaksud Nazaruddin adalah pengadaan pesawat di Merpati (200 juta dolar AS), E-KTP (Rp5,8 triliun), gedung pusat pajak (Rp2,7 triliun), PLTU Kalimantan (Rp2,3 triliun), PLTU Riau (Rp1,3 triliun), pembangunan gedung Mahkamah Konstitusi (Rp136 miliar), pembangunan proyek di MK (Rp300 miliar), proyek 'refenery unit' Cilacap sebesar (Rp937 juta dolar AS).
Kemudian, proyek pembangunan PLTS di Kementerian ESDM 2007-2009 (Rp1,7 triliun), proyek Hambalang (Rp2,5 triliun), proyek Wisma Atlet (Rp 198 miliar) dan dari berbagai proyek itu ditarik 'fee' sebesar 18 persen.
Menurut Nazaruddin, Anas mulai berbisnis di Jakarta dari proyek mangrove di Kementerian Kehutanan.
"Waktu itu mulai jadi besar di sana, ada orangnya mas Anas namanya Reza, terus komunikasi, sampai terakhir 2007 baru dapat proyek gedung pajak. Tapi waktu dibawa ke Jakarta dijual aset- asetnya," tegas Nazaruddin.
Anas ,menurut Nazar, memiliki tanah pertambangan di Sulawesi Tenggara maupun dari proyek pengadaan kapal. Menurut Nazaruddin, Anas memiliki uang dua hingga tiga juta dolar yang disimpan di "safety box" di Singapura atas nama stafnya, Rahmat. (Antara)
