Israel Rampas 400 Hektar Lahan Warga Palestina

Suara.com - Israel merampas 400 hektar lahan di kawasan Tepi Barat pada hari Senin (1/9/2014). Perampasan lahan itu merupakan yang terbesar dalam 30 tahun terakhir.

Sekitar 400 hektar lahan di daerah pemukiman Yahudi Etzion di selatan Kota Betlehem dinyatakan Israel sebagai "tanah negara". Klaim itu dikeluarkan berdasarkan instruksi dari eselon politik Administrasi Sipil yang dijalankan oleh militer Israel.

Di lokasi tersebut, sudah berdiri pemukiman warga Yahudi yang dikenal dengan nama "Gevaot". Lahan tersebut sebenarnya telah dirampas oleh Israel sejak tahun 2000. Tahun lalu, Israel membuka tender untuk pembangunan perumahan di lokasi tersebut.

Pemberitahuan itu dikeluarkan pada hari Senin tanpa memberikan alasan yang jelas. Israel Radio mengatakan, langkah tersebut diambil sebagai respon terhadap penculikan dan pembunuhan tiga remaja Yahudi oleh Hamas di wilayah tersebut pada bulan Juni lalu.

Tentu saya, keputusan itu menuai kecaman dari berbagai pihak, termasuk otoritas Palestina, kelompok anti-pendudukan Peace Now, hingga sekutu Israel, Amerika Serikat. Peace Now, yang selama ini menentang aktivitas Israel di Tepi Barat mengatakan bahwa perebutan lahan itu adalah yang terbesar sejak era tahun 1980an.

Peace Now, lewat laman Facebooknya, menyebut bahwa perebutan lahan ini sama saja menikam pemerintahan Presiden Palestina Mahmoud Abbas dari belakang. Salah seorang aktivis Peace Now, Yariv Oppenheimer mengatakan, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu "merusak segala hubungan diplomatik".

Sementara itu, pemerintah Palestina memperingatkan kepada Israel bahwa perebutan lahan akan meningkatkan konflik antara kedua belah pihak. Palestina meminta agar keputusan tersebut ditarik.

Amerika Serikat, sekutu Israel, pun angkat bicara, mereka mendesak agar Israel mencabut keputusan tersebut. Menurut AS, langkah tersebut kontra produktif dengan upaya mewujudkan solusi damai antara Israel dan Palestina.

"Kami mendesak agar pemerintah Israel mengubah keputusannya," kata seorang pejabat Departemen Luar Negeri AS di Washington. (Reuters/Times)