Infografis
Suara.com - Anggota DPRD dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan DKI Jakarta Abraham Lunggana meminta Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama selalu menjaga tutur bicara.
"UU 32 tahun 2004 menjelaskan itu. Gubernur dan wagub dalam menjalankan pemerintahan daerah harus menjaga etika dan norma. Kedua, ditambahin lagi dengan peraturan Mendagri, di dalam rangka menjalankan pekerjaannya harus berdasarkan etika norma, ekonomi, sosial, itu harus dijalankan," tutur lelaki yang dipanggil sebagai Lulung di Monas, Jakarta, Minggu (14/9/2014).
Lulung yang pernah terkena kasus mobil Lamborghini itu juga meminta Ahok menglarifikasi pernyataannya yang mengkritik pedas anggota DPRD DKI Jakarta. Lulung menyatakan siap menjadi jembatan antara Ahok dan anggota DPRD DKI Jakarta.
"Bahasa-bahasa yang jelek sudahlah. Kita dipilih rakyat, saya dipilih rakyat, Pak Ahok dipilih rakyat bahasanya harus merakyat juga," ujarnya.
Anggota DPRD yang gemar mengoleksi mobil mewah mengaku sesungguhnya tidak ada masalah pribadi dengan Ahok. Ia bersedia menjadi partner saat Ahok menjadi Gubernur nanti.
"Pak Ahok bilang, saya sparing partnernya. Itu untuk kebaikan pembangunan Jakarta. Saya adalah orang pertama yang bilang, tidak ada yang melarang Ahok jadi gubernur karena itu hasil konstitusi. Dan, saya mengatakan itu jauh-jauh hari, Pak Ahok, saya mendukung pemerintahan Pak Ahok sampe selesai," kata Lulung.
Bagi Lulung, masalah Ahok dengan DPRD DKI Jakarta sudah selesai. Kini, kata dia, sudah saatnya membangun Jakarta bersama-sama.
"Ini sudah aman, jangan berkelakar, Mulutnya harus manis manis. Jangan diadu lagi," kata Lulung.
Pernyataan Lulung kali ini lebih lembut dibandingkan beberapa hari sebelumnya. Beberapa hari lalu, Lulung bertekad untuk membinasakan karier politik Ahok yang menurutnya kelewatan. Bahkan, ia berniat akan menggalang hak interpelasi terhadap Ahok.
"Banyak juga dia melecehkan DPRD, maka saya prakarsai untuk bertemu pimpinan DPRD. Dia banyak komentar-komentar tidak substansi dan melanggar norma," kata Lulung di gedung DPRD DKI, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (11/9/2014).
