Suara.com - Untuk mencegah keterlibatan Warga Negara Indonesia dalam jaringan kelompok Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS), Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menginstruksikan jajaran terkait agar mencegah keberangkatan WNI ke negara-negara Timur Tengah.
“Penerbitan paspor dan visa harus selektif, dan harus dimonitor WNI yang akan berangkat ke Timur Tengah,” pinta Presiden SBY sebagaimana disampaikan Menko Polhukam Djoko Suyanto dalam konperensi pers yang diselenggarakan seusai Rapat Terbatas (Ratas) di kantor Presiden, Jakarta, Minggu (14/9/2014).
SBY juga menginstruksikan kepada seluruh instansi yang terkait untuk mengikuti dan memonitor lalu lintas nama-nama yang sudah ada di dalam inventarisasi Polri yang saat ini ada di Suriah.
“Jadi namanya ada, datanya ada, dan itu harus diikuti terus apakah mereka ada di sana atau kembali,” jelas Djoko seraya menyebutkan, menurut laporan Kapolri sudah ada 4 orang yang sudah meninggal karena berjuang di Suriah.
"Ada instruksi untuk membatasi kunjungan dan gerak-gerik para napi terorisme," katanya, seperti dilansir dari laman Setkab.go.id, Senin (15/9/2014).
Dia juga menyebutkan hal tersebut karena terdapat laporan yang menyebutkan bahwa sejumlah WNI yang berangkat ke Suriah untuk bergabung dengan ISIS adalah mereka yang telah menjalani masa hukuman sebagai narapidana dalam kasus terkait terorisme.
Presiden SBY juga meminta dilakukannya peningkatan pengawasan terhadap daerah-daerah yang memiliki potensi konflik seperti daerah Poso, Jatim, Ambon, dan Jateng, yang dinilai sebagai kawasan "klasik" dari sumber-sumber gerakan radikal.
Adapun terhadap upaya soft power yang dalam beberapa waktu terakhir telah dilaksanakan oleh Kementerian Agama, Presiden SBY meminta agar tetap dijalankan.
Arahan terakhir Presiden SBY dalam menangkal perkembangan gerakan-gerakan radikal seperti ISIS, menurut Menko Polhukam, adalah perlunya dilakukan tindakan tegas terhadap siapapun yang mengancam kestabilan negara.
