Suara.com - Pengamat politik Indonesian Public Institute (IPI) Karyono Wibowo mengatakan pasangan presiden dan wakil presiden terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla jangan asal ambil kader partai politik untuk dipilih menjadi menteri.
"Kalaupun ada 16 porsi menteri dari parpol, sebaiknya dipilih berdasarkan kompetensi, jangan asal comot," kata Karyono Wibowo dihubungi di Jakarta, Senin (15/9/2014).
Karyono mengatakan postur kabinet yang disampaikan Jokowi-JK pada Senin petang berpotensi dipertanyakan beberapa pihak. Pasalnya, sebelumnya Jokowi-JK menyatakan akan membentuk kabinet ahli.
Jokowi-JK telah mengumumkan bahwa kabinet mereka akan terdiri atas 34 kementerian yang 18 diantaranya diisi kalangan profesional nonpartai politik dan 16 akan dijabat kader dari partai politik.
"Namun, proporsi menteri kabinet tersebut cukup realistis karena bagaimanapun, Jokowi-JK diusung oleh parpol. Tidak mungkin parpol pengusung mau menerima cek kosong tanpa kompensasi," tuturnya.
Karena itu, Karyono menilai jalan keluar bagi Jokowi-JK adalah tetap memberikan porsi menteri kepada partai politik tetapi dipilih yang memiliki kompetensi, loyalitas dan integritas tinggi.
Dari segi jumlah kementerian dan postur kabinet yang diumumkan Jokowi-JK, Karyono menilai itu sudah ideal. Jumlah pos menteri yang sama dengan jumlah menteri di pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, menurut Karyono tidak perlu dipersoalkan.
"Masalah itu tidak prinsipil. Proporsi 18 menteri dari kalangan profesional 16 menteri dari parpol merupakan gagasan yang rasional dan proporsional," katanya.
Dalam jumpa pers di Rumah Transisi, Senin petang, Jokowi-JK dan tim transisi memastikan postur kabinet berisi 34 kementerian sudah final.
"Sudah final, hanya nama masih ada yang belum sesuai," ujar Jokowi.
Menurut Jokowi, belum diumumkannya nama-nama jajaran kabinetnya itu karena masih menunggu masukan atau partisipasi publik. (Antara)
TERPOPULER
