Dukungan SBY untuk Pilkada Langsung Diharapkan Jadi Keputusan Demokrat

Suara.com - Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono mendukung pilkada langsung oleh rakyat dengan catatan ekses negatif yang muncul, seperti money politic, harus dicegah. Bagi SBY, mekanisme tersebut merupakan buah dari demokrasi yang idealnya harus tetap dijaga.

Sikap politik SBY disampaikan secara hati-hati melalui video di Youtube yang diunggah akun “Suara Demokrat” dengan judul Posisi SBY dalam RUU Pilkada, pada Minggu (14/9/2014) malam.

Menanggapi sikap politik SBY, politisi PDI Perjuangan Eva Kusuma Sundari mengatakan dapat memahami sikap SBY yang penuh kehati-hatian dalam menyikapi RUU Pilkada yang sekarang sedang dibahas di tingkat DPR.

Putusan SBY dan Partai Demokrat, kata Eva, akan berpengaruh besar pada putusan tentang pilkada langsung atau tidak.

"Beliau tentu ingin meninggalkan legacy yang sempurna untuk menyempurnakan investasi politik 10 tahun sebagai seorang demokrat, baik di dalam maupun luar negeri," kata Eva kepada suara.com, Selasa (16/9/2014).

Eva Sundari berharap pendapat pribadi SBY yang mendukung pilkada langsung dapat menjadi keputusan Partai Demokrat.

"Kita berharap pendapat pribadi yang mendukung pilkada langsung di-leverage menjadi putusan Partai Demokrat sehingga bukan saja reputasi personal yang diselamatkan, tetapi juga investasi ke depan bagi Partai Demorkat sebagai penyeimbang yang berorientsi pada rasionalitas dan patriotisme," kata Eva.

Enam fraksi di DPR mengusulkan pemilihan gubernur dan bupati/wali kota dilakukan oleh DPRD. Keenam fraksi itu adalah Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Amanat Nasional, dan Partai Persatuan Pembangunan.

Sedangkan fraksi yang menginginkan pilkada dilakukan secara langsung hanya Fraksi Hanura dan Fraksi PDI Perjuangan.

Sedangkan PKB ingin gubernur dipilih secara langsung, namun bupati dan wali kota tidak langsung atau diwakilkan ke DPRD.

Jika rapat panitia kerja atau pleno di Komisi II DPR tidak menemukan titik temu, voting akan dilakukan di rapat paripurna pada 25 September 2014.