Suara.com - Direktur lembaga survei Populi Center, Usep S Ahyar, menilai Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono menjadi penentu nasib mekanisme pilkada secara langsung oleh rakyat yang saat ini masuk ke dalam revisi RUU Pilkada.
"Kuncinya kan tinggal di SBY. Mau diteruskan atau tidak. Dia pegang kunci itu," kata Usep kepada suara.com, Selasa (16/9/2014).
SBY dalam kapasitas sebagai Presiden RI, kata Usep, bisa meminta Kementerian Dalam Negeri untuk tidak melanjutkan revisi RUU Pilkada.
"Kalau saya lihat, masyarakat yang menginginkan pilkada langsung, berharap banyak terhadap terhadap pernyataan SBY," kata Usep.
Tapi, yang menjadi pertanyaan banyak orang pada saat sekarang, kata Usep, apakah sikap politik SBY tersebut lantas diikuti Fraksi Demokrat di DPR RI yang saat ini mendukung pilkada tidak langsung atau pilkada lewat DPRD.
"Idealnya kan sebagai Ketua Umum sekaligus Ketua Dewan Pembina, itu diikuti. Jadi rujukan pengambilan keputusan," kata Usep.
Usep mengatakan SBY dapat dikatakan sebagai Bapak Demokrasi Indonesia karena ia telah merasakan manfaat pilkada secara langsung selama dua periode berturut-turut, sejak Pilpres 2004.
Usep berharap jangan sampai SBY dinilai masyarakat lupa sejarah itu. Dengan otoritas yang dimiliki, SBY diharapkan mengambil sikap yang benar-benar tepat dengan tetap merepresentasikan kepentingan masyarakat.
Usep setuju dengan pandangan SBY bahwa pilkada langsung tetap dipertahankan, tapi ekses negatif yang muncul dicegah. Ekses negatif yang dimaksud, misalnya money politic.
