Infografis
Suara.com - Saat ini, pembahasan RUU Pilkada di DPR sudah sampai pada tahap Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi. Revisi mekanisme pilkada melalui DPRD masih terus dibahas oleh anggota DPR.
Posisi terakhir, enam fraksi tetap mendukung pemilihan gubernur dan bupati/wali kota dilakukan oleh DPRD. Keenam fraksi itu adalah Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Amanat Nasional, dan Partai Persatuan Pembangunan.
Fraksi yang menginginkan pilkada dilakukan secara langsung hanya Fraksi Hanura dan Fraksi PDI Perjuangan.
Sedangkan PKB ingin gubernur dipilih secara langsung, namun bupati dan wali kota tidak langsung atau diwakilkan ke DPRD.
Jika tidak menemukan titik temu, voting akan dilakukan dalam rapat paripurna pada 25 September 2014 nanti.
Oleh karena itu, untuk terus mendorong Ketua Umum Partai Demokrat yang juga Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono konsisten mendukung mekanisme pilkada langsung, Koalisi Kawal RUU Pilkada akan membacakan "Surat Terbuka untuk SBY" #DukungPilkadaLangsung, hari ini, Selasa (16/9/2014) jam 13.00 WIB.
Surat suara akan dibacakan Koalisi Kawal RUU Pilkada di depan Istana Merdeka, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat.
Menurut siaran pers yang diterima suara.com, aksi ini akan didukung oleh sejumlah lembaga dari 24 provinsi di Indonesia. Lembaga-lembaga itu, antara lain ASTF Fitra Bengkulu, Kabahil Palembang, Puspa Lampung: KOAK dan Pusbik Jawa Barat, GGW Banten, YDRI Papua (Jayapura, Mimika), Kopel, Wamena, Forum Peduli Masyarakat Papua.
Seperti diketahui, SBY dalam kapasitas sebagai Ketua Umum Partai Demokrat mendukung pilkada langsung dengan catatan ekses negatif yang muncul, seperti money politic, dicegah. Bagi SBY, mekanisme tersebut merupakan buah dari demokrasi yang idealnya harus tetap dijaga.
Sikap politik SBY disampaikan secara hati-hati melalui video di Youtube yang diunggah akun “Suara Demokrat” dengan judul Posisi SBY dalam RUU Pilkada, pada Minggu (14/9/2014) malam.
Politisi PDI Perjuangan Eva Kusuma Sundari berharap sikap politik SBY akan menjadi keputusan Partai Demokrat, terutama di DPR.
