Suara.com - Bentrokan terjadi di salah satu kawasan perbelanjaan terkenal dan padat di Hongkong, Jumat (3/10/2014), saat ratusan pendukung pemerintah Cina menyerbu tenda-tenda dan merobek spanduk milik pengunjuk rasa pro-demokrasi, serta memaksa mereka mundur.
Puluhan ribu pengunjuk rasa turun ke jalan di Hongkong sepanjang pekan ini menuntut demokrasi penuh di kawasan bekas koloni Inggris tersebut, termasuk sistem pemungutan suara langsung untuk memilih pemimpin mereka pada 2017.
Di distrik Mong Kok, salah satu lokasi paling padat di muka bumi dengan gedung-gedung apartemen tinggi yang berdempetan dengan bar, restoran, dan pasar terbuka, sekitar 1.000 pendukung Beijing bentrok dengan sekitar 100 pengunjuk rasa, meludah dan melempar botol air mineral.
Polisi membentuk rantai manusia untuk memisahkan dua kelompok tersebut ditingkahi suara sirine.
Beberapa pengunjuk rasa memayungi polisi yang kehujanan, sementara pendukung Beijing meneriaki polisi karena gagal menghadapi pendemo.
"Kami semua bosan dan kehidupan kami terganggu," kata seorang guru, Victor Ma (42).
"Anda tidak akan menyandera warga Hongkong karena ini tidak akan berhasil. Itu sebabnya mereka sangat marah di sini,” lanjutnya.
Mong Kok populer di kalangan turis dari daratan utama, namun tidak terlalu dikenal turis Barat seperti halnya kawasan perbelanjaan mewah Causeway Bay, dimana pejalan kaki mencoba menyingkirkan barikade yang diletakkan oleh pengunjuk rasa Occupy Central.
Pemimpin Hongkong Leung Chun-ying sepakat melakukan pembicaraan dengan pendemo pro-demokrasi, namun dia menolak mundur.
Dia dan pendukung pemerintahan di Beijing menegaskan bahwa mereka tidak akan berubah pikiran pasca kerusuhan.
Menteri Keuangan John Tsang memperingatkan bahwa demonstran yang berkumpul di pusat keuangan Central di kota itu bakal menciptakan kerusakan "permanen" bagi pusat keuangan Asia.
Cina mengendalikan Hongkong di bawah formula "satu negara dua sistem" berdasar konstitusi-kecil yang memberikan beberapa otonomi dan kebebasan bagi Hongkong, sesuatu yang tidak diperoleh di daratan utama, serta hak memilih universal sebagai tujuan akhir.
Namun Beijing pada 31 Agustus memutuskan akan menyeleksi kandidat yang bisa ikut pemilihan kepala eksekutif pada 2017, sehingga membuat pegiat demokrasi marah dan turun ke jalan. [Reuters]
