REGIONAL:
Suara.com - Presiden terpilih, Joko Widodo, mengatakan akan menerapkan politik meja makan untuk mensinergikan pemerintahannya dengan parlemen, yang dikuasai oleh partai-partai pendukung Prabowo Subianto dalam pemilihan presiden 2014 silam.
"Jika ada masalah, itu bisa diselesaikan di atas meja makan," kata Jokowi, sapaan akrab Joko, usai bertemu tiga pimpinan lembaga tinggi negara, di Menteng, Jakarta Pusat, Jumat malam (10/10/2014).
Pertemuan tertutup itu dihadiri oleh Ketua DPR, Setya Novanto, Ketua MPR, Zulkifli Hasan, dan Ketua DPD, Irman Gusman. Setya dan Zulkifli adalah elit dua partai dari enam partai pendukung Prabowo di DPR. Setya dari Golkar dan Zulkifli dari PAN.
Jokowi mengatakan akan intens melakukan pertemuan dengan DPR. Harapannya, pertemuan bisa dilakukan satu bulan sekali untuk membahas mengenai persoalan-persoalan yang menyangkut program dan kebijakannya nanti.
"Secara rutin kami akan bertemu minimal sebulan sekali," tutur Jokowi.
Politik meja makan ini pernah sukses dilakukan Jokowi saat masih menjabat Gubernur DKI Jakarta untuk membujuk pemukim liar di sekitar Waduk Pluit agar mau pindah ke rumah susun yang disediakan pemerintah.
Jokowi menjelaskan ia lebih menyukai politik meja makan karena bisa lebih mudah menemukan solusi tanpa harus bersitegang.
Politik meja makan Jokowi sendiri disambut positif oleh Setya, yang mengatakan setuju menggelar pertemuan bulanan dengan presiden untuk membahas program-program pemerintah yang akan diundangkan.
"Pertemuan ini tidak berhenti di sini, kami akan rutin mendiskusikan apa yang dibutuhkan rakyat. Saat ini, visi-misi sudah sama, politik anggaran sudah sinergi. Supaya rakyat bisa tenang, aman, dan tentram," kata Setya.
Menurutnya, pertemuan pertama ini adalah tonggak awal komunikasi yang baik antara parlemen dan pemerintah.
"Tapi komunikasi ini yang harus dibangun. Saya lihat, karena bapak presiden betul-betul memiliki komunikasi baik," ujar dia.
TERPOPULER