Suara.com - Dalam dua hari terakhir, masyarakat di Aceh, terutama di warung-warung kopi, membicarakan dan "mengupas" isu "pemekaran provinsi dan munculnya kelompok bersenjata" di daerah itu.
Kemudian, dari kedua isu tersebut ditanggapi beragam, terutama tentang munculnya tiga orang pemuda dan satu di antaranya memegang senjata api laras panjang jenis AK.
Publik di Aceh kembali teringat masa 10 tahun silam, ketika melihat gambar seorang pemuda memegang senjata api AK di sebuah gubuk yang disebut di pedalaman Aceh, yang disiarkan surat kabar harian "Serambi Indonesia".
Aceh sebelum 2005 atau ketika konflik pecah antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dengan Pemerintah RI, hampir setiap hari provinsi ini diselimuti duka karena kematian terdengar setiap saat akibat "perang" bersenjata kedua pihak berseteru itu.
Karenanya, wajar menarik perhatian orang ketika menyaksikan gambar kelompok bersenjata itu dengan pwenyataannya siap berjuang untuk mencari keadilan dari Pemerintah dibawah pimpinan Gubernur Zaini Abdullah dan Wagub Muzakir Manaf.
Kelompok sipil bersenjata di bawah pimpinan Nurdin Bin Ismail Amat Alias Abu Minimi, itu mengaku dirinya sebagai mantan kombatan GAM dengan menyatakan siap melawan Pemerintahan Aceh dibawah kepemimpinan Zaini Abdullah - Muzakir Manaf (Zikir).
Mereka mengaku kecewa terhadap Pemerintahan Zikir, karena dianggap tidak adil dalam memerhatikan nasib mereka sebagai mantan kombatan GAM sebagaimana yang diatur dalam perdamaian MoU Helsinki.
Menyikapi keberadaan kelompok bersenjata itu, Pemerintah Aceh mengimbau pihak-pihak tertentu agar tidak merusak perdamaian yang telah dirasakan masyarakat sejak penandatanganan nota kesepahaman (MoU) di Helsinki, Finlandia pada 15 Agustus 2005.
"Harus kita sadari bahwa situasi Aceh hari ini mulai membaik, dan jangan sampai rusak kembali. Kami minta media lebih arif menyikapi hal itu," ucap Kepala Biro Humas Pemerintah Aceh Murthalamuddin.
Libido untuk mencari sensasi atau eksistensi dengan memanfaatkan momentum merusak perdamaian seharusnya dihentikan. "Perdamaian ini, diakui atau tidak, sudah memberi kita banyak kenyamanan. Termasuk bagi pekerja media," katanya, menambahkan.
Oleh karenanya pemerintah meminta agar tidak ada pihak yang dapat merugikan situasi Aceh saat ini dengan membuat sensasi. Mari lihat perdamaian ini dengan mata hati, sehingga lebih jernih dalam melihat berbagai persoalan, tutur Murthalamuddin.
Semua kritikan yang muncul diterima dengan hati jernih dan lapang dada. "Tapi ingat, siapapun yang menjadi pemimpin di Aceh tidak akan mampu menyelesaikan semua keinginan itu seperti membalik telapak tangan," ujarnya, menambahkan.
Ia juga mencontohkan, negeri-negeri lain bekas konflik yang juga butuh waktu untuk membangun yang muaranya untuk kesejahteraan rakyat.
"Apa yang dilakukan YARA patut kita apresiasikan. Namun, akan lebih arif bila YARA mempersempit ruang munculnya penafsiran berbeda pihak lain dengan membuka dan mengekpose melalui media," tukas Murthalamuddin.
Dia juga mengajak mantan kombatan GAM tersebut untuk bersinergi dalam upaya menyelematkan perdamaian Aceh. "Kami minta marilah bahu membahu menyelamatkan perdamaian. Mari kita buka ruang dialog yang lebih baik. Lihatlah rakyat yang sudah lelah dengan konflik," ujarnya.
