Suara.com - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah berharap, pemerintah punya sikap atas kebijakan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. Menurutnya, kompensasi dari pemerintah untuk kenaikan harga BBM itu boleh saja, asalkan, sifatnya jangka panjang.
"Sikap kami minta pemerintah, sama seperti PDI Perjuangan, kalau kompensasinya masuk akal, kita pasti dukung. Pertolongan pada masyarakat yang kena dampak riil konkrit, kami dukung. Kalau bisa permanen jangan sebulan-dua bulan karena efek inflasi jangka panjang. Karena itu kompensasi kesejahteraan yang dipikul dari kenaikkan BBM harus diberikan kompensasi permanen," terang Fahri Hamzah di DPR, Jakarta, Rabu (5/11/2014).
Fahri menambahkan, perlu diketahui juga apa metode yang digunakan pemerintah untuk kompensasi itu. Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS), sambung Fahri, juga bisa digunakan sebagai pengganti kompensasi itu.
"Metodenya kami ingin tahu. Kalau pakai kartu-kartu ini bisa selesaikan masalah nggak? kalau iya maka dewan dengan senang hati (dukung)," tuturnya.
Menurutnya, dengan mencabut subsidi BBM dan menaikan harganya, harus ada perencanaan jangka panjang. Dia pun meminta supaya Presiden Jokowi menkonsultasikannya ke DPR.
