Suara.com - Puluhan wartawan yang tergabung dalam Koalisasi Wartawan Makassar menggelar aksi unjuk rasa menuntut Kapolrestabes Makassar dan Kapolda Sulsel mundur.
"Ini sebagai reaksi dari tindak kekerasan yang dilakukan oknum polisi terhadap tujuh orang jurnalis yang melakukan peliputan aksi demo di Universitas Negeri Makassar (UNM) kemarin," kata salah seorang wartawan Ridwan yang berorasi di "Flyover", Makassar, Jumat (14/11/2014).
Dalam pernyataan sikap koalisi wartawan Makasssar disebutkan, tindakan anarkis oknum aparat kepolisian dalam menyikapi unjuk rasa ataupun demo terkait isu kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), sudah melampaui batas.
Padahal tugas utama pihak Polrestabes dan Polda Sulsel adalah mengayomi masyarakat dan menciptakan rasa aman. Berkaitan dengan hal itu, kasus penganiayaan terhadap wartawan harus dituntaskan dan tidak boleh ada keberpihakan dari aparat keamanan yang menanganinya.
Kepada pihak yang berkompeten, juga diminta untuk menyeret pelaku kekerasan ke pengadilan umum, serta melakukan pemeriksaan disiplin profesi internal kepolisian.
"Kami mendesak agar Kapolri mencopot Kapolda Sulsel dan Kapolrestabes Makassar, karena secara struktur telah gagal melindungi masyarakat sipil dari aksi kekerasan aparat mereka sendiri," katanya.
Aksi anarkis terjadi pasca wakapolrestabes terkena busur dan pihak keamanan melakukan penyisiran dalam kampus UNM. Sejumlah wartawan foto dan televisi yang meliput kejadian itu, turut mendapatkan bogem mentah dan tendangan aparat. Bahkan beberapa jurnalis direbut kartu memorinya dari kamera.
TERPOPULER
