Infografis
Suara.com - Wakil Ketua DPR dari Fraksi PKS, Fahri Hamzah, menyesalkan langkah Presiden Joko Widodo melantik Basuki Tjahaja Purnama menjadi Gubernur DKI Jakarta di Istana Negara, Rabu (19/11/2014) siang.
"Kami menyarankan kepada penasihat Presiden, agar Presiden jangan terlalu banyak diseret ke dalam persoalan yang kemudian jadi sulit," kata Fahri di DPR, Rabu (19/11/2014).
"Menyeret Presiden itu yang kita sayangkan. Kenapa presiden mesti diseret beginian?" Fahri menambahkan.
Persoalan dalam pelantikan Ahok yang dimaksud oleh Fahri adalah prosesnya sedang diperkarakan oleh anggota DPRD dari Koalisi Merah Putih. Mereka sedang mendorong DPRD menggunakan hak interpelasi terhadap proses pelantikan yang dinilai bermasalah.
Menurut Fahri, Presiden Jokowi bukan kali ini saja dilibatkan dalam lingkaran masalah.
Sebelumnya, kata Fahri, Presiden Jokowi juga dikait-kaitkan dalam penerbitan surat keputusan Menteri Hukum dan HAM Yasona H Laoly yang mengakui PPP kubu Romahurmuziy, kemudian soal surat Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo kepada Presiden untuk melantik Ahok menjadi gubernur.
"Menurut kesepakatan DPRD ini bukan cuma empat fraksi lawan satu fraksi PDI Perjuangan ya di pimpinan, tapi kesepakatan untuk minta fatwa ke MA. Tapi itu belum terjadi, Presiden sudah disuruh nyodok lagi. Jadi Presiden sudah nyodok di PPP, sekarang nyodok lagi di kasus Ahok. Bahkan melibatkan Ahok di dalam pelantikan di Istana," kata Fahri.
