Suara.com - Pengamat politik Boni Hargens meminta kepada masyarakat agar memberikan Presiden Joko Widodo kesempatan untuk bekerja terlebih dahulu, meski beberapa kebijakan, seperti menaikkan harga BBM menimbulkan kontroversi.
"Masyarakat jangan terlalu cepat mengadili maupun memberikan penilaian kepada Jokowi, biarkan Pak Jokowi bekerja dulu," ujar Boni, Selasa (25/11/2014).
Boni menambahkan saat ini, masih terlalu dini untuk menilai apakah pemerintahan Jokowi gagal atau berhasil membangun Indonesia. Namun, Boni memastikan bahwa dirinya akan tetap kritis dalam melihat kebijakan-kebijakan yang akan dibuat oleh Jokowi.
"Jika Jokowi itu melenceng, tidak menerapkan konsepnya maka kita yang paling terdepan untuk mengkritisinya," katanya.
Lebih lanjut, Boni menerangkan bahwa kenaikan harga BBM bersubsidi merupakan warisan dari pemerintahan sebelumnya, yakni pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Dengan kata lain, kata dia, Jokowi menanggung beban pemerintah yang lama.
Menurut Boni ada alasan mengapa Jokowi langsung menaikan harga BBM tak lama setelah dilantik menjadi Presiden, yaitu celah ruang fiskal yang begitu sempit dalam APBN.
"Saya memahami langkah Presiden Jokowi dalam menaikkan harga BBM. Konteksnya adalah ada celah fiskal yang begitu sempit dalam APBN kita. Ini adalah beban yang diwariskan dari zaman SBY yang harus ditanggung Jokowi," kata Boni.
Lebih jauh, Boni mengemukakan dengan keputusan menaikkan harga BBM, maka saat ini pemerintah harus serius menjalankan program "Kartu Sakti" dan program lain yang diarahkan pada pembangunan manusia.
Boni menyadari adanya guncangan sosial akibat naiknya harga BBM. Namun, ia memprediksi imbasnya hanya pada naiknya harga kebutuhan pokok hanya akan berlangsung selama dua bulan.
"Memang akan ada turbulensi sosial, tapi itu juga tak akan lama berlangsung. Karena Presiden pasti punya kebijakan lain yang pro rakyat hasil dari pencabutan subsidi," kata dia.
