Suara.com - Sekretaris Komite Aksi Solidaritas untuk Munir (KASUM), Choiril Anam menduga bahwa kematian aktivis Hak Asasi Manusia (HAM), Almarhum Munir tidak hanya dilakukan oleh mantan pilot Maskapai Garuda, Pollycarpus tetapi juga ada keterlibatan penguasa pada saat itu.
Dia menilai, adanya dugaan institusi negara yang dilakukan oleh Badan Intelijen Negara (BIN) merupakan keterlibatan pemerintah, dimana pada saat itu Presiden RI adalah Megawati Soekarno Putri.
"Pembunuhan Munir terjadi tahun 2004, dan pada saat itu Presiden adalah Megawati. Dalam kasus ini diduga ada keterlibatan institusi negara yaitu, Badan Intelijen Negara. Apakah hanya BIN yang terlibat dan pemerintah tidak ada di balik itu, presiden tidak terlibat?," kata Choiril di Gedung Lembaga Bantuan Hukum di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Rabu (3/12/2014).
Lebih lanjut Choiril menyatakan, pembebasan Pollycarpus juga terjadi saat kekuasaan negara berada di tangan Partai berlambang Kepala Banteng tersebut. Sehingga, lanjutnya, muncul dugaan kuat keterlibatan pemerintah.
Namun, menurut Choiril, dugaan itu tidak diterima jika Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) mencabut surat keputusan pembebasan bersyarat yang diterima Pollycarpus.
"Ada dugaan keputusan ini terkait pertarungan politik elektoral tahun 2014, karena 2014 ini mereka juga yang berkuasa, sehingga makin keras dugaan tersebut. Dugaan tersebut dapat terbantah apabila Menkumham mencabut keputusan tersebut, karena dicabutnya keputusan tersebut juga memenuhi syarat bahwa adanya adanya keresahan di masyarakat," jelas Choirul.
Seperti diketahui, Menkumham sudah mengeluarkan Terpidana Kasus Pembunuhan Aktivis Munir, Pollycarpus dengan pembebasan bersyarat karena dinilai sudah memenuhi aturan yang ada. Atas keputusan tersebut, KASUM pun siap melayangkan surat somasi kepada Presiden Jokowi dan Menkumham Yasonna Laoly.
