Suara.com - Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Nusron Wahid, mengirim tim ke Mesir guna merespons instruksi Presiden Joko Widodo terkait upaya pemulangan TKI ilegal di beberapa negara.
Melalui keterangan tertulis yang diterima Antara di Jakarta, Minggu (21/12/2014), tim yang dipimpinan Deputi Perlindungan BNP2TKI Lisna Pulungan menyempatkan hadir dalam acara peringatan hari migrant international yang di selenggarakan oleh Garda TKI Mesir di kawasan Hayyul Asyir, pusat pemukiman WNI di Kota Kairo, Mesir, Jumat (19/12/2014).
"Selanjutnya pembahasan agenda inti upaya perlindungan TKI Mesir yang dilaksanakan oleh KBRI Mesir yang bertempat di Aula Konsuler KBRI Kairo Mesir," kata Lisna.
Dalam pertemuan itu dihadiri oleh perwakilan BNP2TKI, Kepala Protkons KBRI serta perwakilan TKI dan aktivis TKI. Pertemuan tersebut juga membahas tentang proses keberangkatan TKI secara nonprosedural yang dilakukan oleh PJTKI dan oknum perseorangan.
Dalam kesempatan tersebut, Lisna juga menyempatkan diri mendengar keluh kesah para TKI yang di dominasi oleh TKW.
Seperti disampaikan Nusron Wahid sebelumnya, ada sekitar 1,8 juta TKI ilegal yang tersebar di berbagai negara, mereka tidak memiliki dokumen kontrak, paspor, bahkan visa kerja.
Sesuai arahan Presiden Jokowi, sidang kabinet memutuskan semua buruh nonprosedural akan difasilitasi oleh negara untuk dipulangkan dan selanjutnya mereka akan dibina dan dibukakan akses modal untuk membuka usaha. Adapun bagi TKI nonprosedural yang masih ingin bekerja di negara tersebut, akan dilakukan pemutihan jika memungkinkan.
