DPR Minta Kemenhub Bersikap Adil Pada AirAsia

Wakil Ketua Komisi V DPR, Yudi Widiana Adia meminta Kementerian Perhubungan lebih objektif dalam membekukan rute penerbangan Surabaya-Singapura bagi maskapai AirAsia karena maskapai itu tidak dalam posisi yang salah.

"Saat libur natal dan tahun baru banyak 'extra flight' yang sudah direncanakan maskapai dan ini dimanfaatkan benar oleh maskapai," kata Yudi, di Jakarta, Selasa (6/1/2015).

Yudi mengatakan pihaknya mendapati ada 308 penerbangan tambahan (extra flight) dan hal ini menjadikan celah adanya dugaan permainan yang dilakukan oleh pihak Kemenhub dimana tanggung jawab ada di Otoritas Bandara dan Ditjen Perhubungan Udara.

"Kalau itu extra flight, maka izin harus segera diterbitkan. Kalau tidak masyarakat bisa marah-marah di bandara bukan malah menghambat atau memperlambat," tuturnya.

Sehingga wajar saja bila Kemenhub juga mengakui adanya permainan izin yang dilakukan maskapai lain, karena praktek seperti ini sepertinya sudah menjadi kebiasaan di regulator penerbangan Indonesia. Oleh karena itu, DPR meminta Kemenhub berempati kepada maskapai dan masyarakat. Hal ini semua terjadi karena sengkarutnya formulasi pengaturan penerbangan dari Kemenhub.

"Harusnya Kemenhub empati dalam masa berkabung AirAsia. Dan Kemenhub fokus melakukan perbantuan pencarian 'black box' dan evakuasi korban," katanya.

Ia meyakini penerbangan AirAsia QZ8501 rute Surabaya-Singapura ini terbang dalam keadaan berizin dan ada slot karena proses perizinan itu sudah berjalan, mungkin karena lambat turunnya izin atau juga menundanya yang menjadi modus mafia perizinan di Kemenhub.

"Kalau hanya AirAsia saja yang dibekukan, saya rasa ini tidak adil. Saya yakin mereka (AirAsia) jalankan tapi lambat di pihak Kemenhub," ujarnya.

Yudi menjelaskan di Amerika Serikat dan Eropa kalau terjadi permasalahan izin bukan maskapainya yang dibekukan izinnya, tapi regulatornya dimana Kemenhub yang punya perannya.

"Seharusnya Kementerian Perhubungan cari solusi bukan permasalahan baru dikala sedang ada musibah ini," kata Yudi menegaskan.

Akibat pernyataan ini, masalah akan menimpa maskapai secara bertubi-tubi di antaranya masalah asuransi yang akan tertunda pencairan. "Kalau seperti ini masyarakat lagi yang dirugikan," demikian Yudi. (Antara)