Suara.com - Pihak agensi pembantu rumah tangga (PRT) di Malaysia mengaku tidak khawatir dengan rencana pemerintah Indonesia untuk segera menghentikan pengiriman TKI khususnya PRT ke luar negeri, termasuk ke negara tersebut.
"Kita tidak perlu khawatir, karena masih bisa mendapatkan PRT dari Vietnam, Filipina dan Sri Lanka. Apalagi pemerintah (Malaysia) juga sedang berusaha mendapatkannya dari negara lain," ungkap Presiden Persatuan Agensi Pembantu Rumah Asing Malaysia (PAPA), Jeffrey Foo, seperti dikutip sejumlah media lokal di Kuala Lumpur, Senin (16/2/2015).
Pandangan Presiden PAPA ini disampaikan menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelumnya yang ingin segera menghentikan pengiriman PRT ke luar negeri.
Menurutnya, ketergantungan terhadap PRT dari Indonesia saat ini juga semakin berkurang, sekalipun mayoritasnya masih berasal dari Indonesia. Disebutkannya, dalam beberapa tahun terakhir ini, jumlah PRT asal Indonesia sendiri terus berkurang. Enam atau tujuh tahun lalu, jumlah PRT Indonesia di Malaysia sekitar 380.000 orang, namun kini turun menjadi sekitar 200.000 orang.
Sementara itu, Presiden Persatuan Majikan Amah Malaysia (MAMA), Engku Fauzi Engku Muhsein mengharapkan, pemerintah Malaysia mencari penyelesaian untuk jangka pendek dan jangka panjang terkait penyelesaian bagi ketergantungan terhadap PRT warga negara asing.
"Pada saat ini, alternatif yang terbaik adalah mendapatkan pembantu rumah dari negara sumber lainnya. Tapi itu hanyalah penyelesaian jangka pendek," ungkap Engku Fauzi.
Untuk penyelesaian jangka panjang, menurutnya pula, di antaranya bisa dengan mewujudkan program pelatihan profesi pengurusan rumah yang teruji dan bersertifikat, guna melahirkan tenaga kerja setempat yang mahir dalam tugas-tugas rumah tangga tersebut.
"Program ini sekaligus untuk menyelesaikan ketergantungan terhadap PRT warga asing," tandasnya.
Sebelumnya, Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), Nusron Wahid, menyatakan siap melakukan berbagai langkah dan gebrakan dalam rangka mewujudkan perintah Presiden Jokowi, agar secepatnya bisa menyetop pengiriman PRT.
"Intinya, kita siap mengamankan perintah Presiden. Sebagai bangsa yang besar, kita harus mengangkat harkat dan martabat bangsa," kata Nusron, dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Minggu (15/2).
Menurut Nusron, untuk bisa meningkatkan kualitas kesejahteraan dan perlindungan TKI, kuncinya ada pada pendidikan. Baik untuk TKI di sektor formal maupun sektor nonformal, semuanya menurutnya harus dibekali dengan pendidikan yang memadai.
"Makanya, Balai Latihan Kerja (BLK) yang sudah ada harus di-upgrade. Sekolah vokasi harus diperbanyak," tegasnya. [Antara]
TERPOPULER
