Suara.com - Mantan Kepala Dinas Pendidikan yang sekarang menjadi Kepala Inspektorat DKI Lasro Marbun mengaku merasa tertampar dengan terungkapnya pengadaan uninterruptible power supply atau alat untuk penyimpan daya yang nilainya hampir mencapai Rp6 miliar setiap sekolah untuk puluhan sekolah di Jakarta dalam APBD tahun 2015.
"Saya sebagai inspektorat dan mantan Kadisdik terus terang saja sedih banget ini. Merasa tertampar dan malu juga ini karena di balik keberhasilan kita mengembalikan uang ke kas daerah Rp3,4 triliun, ini kok terjebak pada dana sebesar Rp5,8 miliar (UPS di APBD 2015)," ujar Lasro di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (2/3/2015). "Sedih banget ini bisa menciderai apa yang kita lakukan selama 10 bulan. Saya secara pribadi jadi banyak merenungi lagi. Saya juga sudah ke lapangan, selalu bertanya dan beberapa ada instruksi saya mengatakan kita bekerja harus sesuai, objektif, harga benar kualitas benar dan tidak menghambur-hamburkan uang rakyat."
Anggaran pengadaan UPS yang dialokasikan di APBD 2015 tersebut terungkap setelah Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mempermasalahkannya. Setelah mencocokkan rancangan yang dibuat pemerintah dengan setelah sampai di DPRD, dananya menjadi sangat besar, selisihnya mencapai Rp12,1 triliun. Kasus ini kemudian dikenal sebagai dana siluman. Dana siluman tersebut tersebar ke sejumlah pos anggaran, di antaranya untuk Dinas Pendidikan.
Lasro mengaku merasa kecolongan dengan munculnya anggaran untuk perangkat UPS.
"Kejadiannya pada saat APBD perubahan. Itu masuk melalui DPA Sudin (suku dinas), jadi bukan pengusulan dari Dinas Pendidikan. Lelangnya melalui ULP (Unit Layanan Pengadaan)," kata dia.
Lasro mendukung kasus tersebut diungkap. Ia akan meminta Badan Pengawasan dan Keuangan Pembangunan DKI untuk membantu mengungkapnya.
"Spesifikasi kualitas dan latar belakang kebutuhan atas UPS ini sedang dalam pemeriksaan BPKP di Jakarta Barat. Mungkin di pusat kita akan minta BPK," kata dia. "Sebenarnya sebelum terungkap ini kita sudah dapat informasi mengenai hal itu. Jadi sekarang di Jakarta Barat masih dalam pemeriksaan."
Kasus dana siluman ini telah bergulir ke KPK setelah Ahok mengadukannya.
