'Dana Siluman' Rp12 Triliun Melukai Hati Warga Jakarta

Suara.com - Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Fahira Idris meminta warga Jakarta mengawal dan mengawasi, baik hak angket DPRD maupun proses penyelidikan yang akan dilakukan KPK.

Tindakan DPRD lewat hak angket  dan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yang menyerahkan berbagai data ke KPK harus dipandang dari sisi positif di mana nanti diharapkan publik bisa mengetahui siapa sebenarnya pihak yang bermain dalam APBD DKI Jakarta.

“Saya apresiasi tindakan DPRD yang akan mengivestigasi persoalan APBD lewat hak angket, dan saya mendukung langkah gubernur melaporkan dugaan ‘dana siluman’ APBD ke KPK. Ini momentum untuk bersihkan Jakarta dari praktik-praktik culas dan curang menggarong uang rakyat,” tegas Fahira dalam surat elektronik kepada suara.com, Selasa (3/3/2015).

Fahira Idris mengatakan, jumlah APBD DKI Jakarta yang cukup besar yaitu mencapai Rp73,083 triliun memang menjadi sasaran empuk penyelewengan. Warga Jakarta diminta mengawasi kasus ini, karena APBD idealnya diperuntukkan sebesar-besarnya untuk kepentingan publik.

“Jika benar ‘dana siluman 12 triliun’ untuk pengadaan UPS itu ada, akan melukai hati warga Jakarta. Jangan main-main sama uang rakyat. Anda (DPRD dan Pemprov DKI Jakarta) sedang diawasi oleh rakyat. Kasus ini harus dipastikan dibawa ke ranah hukum. Siapa saja yang terlibat harus diusut dan beri sanksi hukum tegas agar ke depan tidak ada lagi oknum yang berani-berani memainkan anggaran,” kata Fahira.

Menurut Fahira, awal mula praktik korupsi terutama di daerah-daerah memang terjadi sejak penyusunan APBD. Ini dapat dilihat hampir 80 persen kasus korupsi  yang ditangani KPK berasal dari proyek pengadaan barang dan jasa yang sumber pendanaannya dari APBD. Harusnya ini jadi pelajaran baik bagi Pemerintah Provinsi dan DPRD DKI Jakarta agar menyusun APBD sesuai kebutuhan warga bukan kepentingan pribadi.

“Harusnya APBD itu disusun berdasarkan kebutuhan rakyat, bukan berdasarkan kebutuhan proyek-proyek pribadi maupun kelompok. Proyek semacam ini bisa gol karena memang ada persekongkolan antar legislatif dengan eksekutif. Jika kondisi ini yang terjadi pada APBD DKI Jakarta, oknum yang terlibat harus segera ditindak tegas,” ujarnya.