Putra Hasyim Djojohadikusumo Minta Jokowi Introspeksi Diri

Arsito Hidayatullah | Nikolaus Tolen | Suara.com

Senin, 06 April 2015 | 14:16 WIB
Putra Hasyim Djojohadikusumo Minta Jokowi Introspeksi Diri
Presiden Joko Widodo (Jokowi) bertemu dengan pimpinan DPR RI di Gedung Nusantara IV, Kompleks Senayan, Jakarta, Senin (6/4/2015). [Suara.com/Kurniawan Mas'ud]

Suara.com - Putra dari Hasyim Djojohadikusumo yang adalah adik Prabowo Subianto, Aryo Djojohadikusumo, meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengintrospeksi diri. Pasalnya menurutnya, Jokowi terkesan hanya melemparkan tanggung jawab kepada para menterinya, terkait naiknya tunjangan uang muka mobil dinas pejabat.

"Beliau kritisi kebijakan dia sendiri dong, (kenapa) harga barang dinaikkan. Saya jadi heran. Beliau lebih baik instrospeksi diri sendiri daripada menyalahkan anak buah," kata Aryo di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Selatan, Senin (6/4/2015).

Aryo menilai bahwa apa yang dilakukan oleh mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut sangat lucu dan seharusnya tak perlu dilakukan. Menurutnya, kritik internal tersebut tidak boleh diarahkan ke publik. Dia pun menilai bahwa hal itu menunjukkan adanya tanda-tanda kurang koordinasi antara Presiden dengan para pembantunya.

"Menurut saya lucu ya, beliau mengatakan demikian. Kok seorang Presiden mengomentari seperti ini. Dan (yang) lebih penting (adalah) kenaikan biaya hidup seperti BBM, gas LPG, (itu) semua naik. Yang lebih penting adalah ngurus hajat orang banyak. Ada tanda kurang koordinasi dengan menteri. Tidak perlu mengkritik anak buah seperti itu. Harusnya bertanggung jawab. Kritik internal. Tidak perlu bicara ke publik kalau kecolongan," lanjut Aryo panjang lebar.

Anggota DPR dari Partai Gerindra ini pun menambahkan bahwa sebaiknya Presiden melihat lagi kebijakan yang telah dibuatnya tersebut. Menurutnya pula, apabila (kenaikan tunjangan itu) dinilai terlalu tinggi, bisa saja ditolak atau tidak perlu diberlakukan, alias dianulir kembali. Karena menurutnya, hal tersebut juga termasuk hak prerogatif seorang Presiden.

"Tiap tahun naik. Kalau terlalu tinggi, tinggal ditolak saja kalau terlalu banyak biaya. Itu hak prerogatif (Presiden). Saran saya, cabut seluruh keputusan kenaikan tunjangan mobil dinas itu, biar hemat anggaran sekalian. Beliau harus urus (itu). Atau sebaiknya jangan jadi Presiden kali, ya," tutup Aryo dengan nada menyindir.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Kamu Cocok Buat Beli HP Apa? Cek Rekomendasinya
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Mudik Naik Motor 2026: Uji Kesiapan Anda Sebelum Pulang Kampung
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Geografi Indonesia Sejauh Mana Anda Mengenal Peta Nusantara?
Ikuti Kuisnya ➔

Terkait

Jokowi Bertemu DPR

Jokowi Bertemu DPR

Foto | Senin, 06 April 2015 | 12:04 WIB

DP Mobil Pejabat Rp158,8 M Bisa Perbaiki 158.800 Ruang Kelas

DP Mobil Pejabat Rp158,8 M Bisa Perbaiki 158.800 Ruang Kelas

News | Minggu, 05 April 2015 | 16:00 WIB

Jokowi Naikkan DP Mobil Pejabat Rp158,8 M, Fitra: Ini Balas Budi?

Jokowi Naikkan DP Mobil Pejabat Rp158,8 M, Fitra: Ini Balas Budi?

News | Minggu, 05 April 2015 | 15:17 WIB

Presiden Jokowi Teken Perpres Kenaikan Tunjangan Mobil Pejabat

Presiden Jokowi Teken Perpres Kenaikan Tunjangan Mobil Pejabat

News | Kamis, 02 April 2015 | 06:29 WIB

Terkini

Reformasi Polri: Kompolnas Bakal Diperkuat Jadi Lembaga Independen dengan Kewenangan Eksekutorial

Reformasi Polri: Kompolnas Bakal Diperkuat Jadi Lembaga Independen dengan Kewenangan Eksekutorial

News | Rabu, 06 Mei 2026 | 15:20 WIB

Mahfud MD: KPRP Rekomendasikan Rangkap Jabatan Polri Dibatasi Lewat UU ASN

Mahfud MD: KPRP Rekomendasikan Rangkap Jabatan Polri Dibatasi Lewat UU ASN

News | Rabu, 06 Mei 2026 | 15:18 WIB

Misteri Sopir Minibus Tewas Membiru di Cengkareng: Mesin Masih Menyala, Ada Obat-obatan di Dasbor

Misteri Sopir Minibus Tewas Membiru di Cengkareng: Mesin Masih Menyala, Ada Obat-obatan di Dasbor

News | Rabu, 06 Mei 2026 | 15:18 WIB

Penampakan Baju Lumat Andrie Yunus, Bukti Kejam Anggota BAIS di Persidangan

Penampakan Baju Lumat Andrie Yunus, Bukti Kejam Anggota BAIS di Persidangan

News | Rabu, 06 Mei 2026 | 15:09 WIB

Coret Usul Kementerian Polri, Mahfud MD: Takut Dipolitisasi Orang Partai

Coret Usul Kementerian Polri, Mahfud MD: Takut Dipolitisasi Orang Partai

News | Rabu, 06 Mei 2026 | 14:57 WIB

Hakim Gemas Anggota BAIS Siram Air Keras ke Andrie Yunus: Amatir Banget, Malu-maluin!

Hakim Gemas Anggota BAIS Siram Air Keras ke Andrie Yunus: Amatir Banget, Malu-maluin!

News | Rabu, 06 Mei 2026 | 14:46 WIB

Tangis Sri Rahayu di Benhil: Tinggal Sejak 1980, Kini Digusur PAM Jaya Tanpa Kejelasan Rusun

Tangis Sri Rahayu di Benhil: Tinggal Sejak 1980, Kini Digusur PAM Jaya Tanpa Kejelasan Rusun

News | Rabu, 06 Mei 2026 | 14:38 WIB

Aturan Baru Selat Hormuz, Kapal Internasional Wajib Kantongi Persetujuan Tertulis dari Sini

Aturan Baru Selat Hormuz, Kapal Internasional Wajib Kantongi Persetujuan Tertulis dari Sini

News | Rabu, 06 Mei 2026 | 14:37 WIB

Mayoritas Wilayah RI Diprediksi Alami Kemarau Lebih Kering dan Panjang Tahun Ini

Mayoritas Wilayah RI Diprediksi Alami Kemarau Lebih Kering dan Panjang Tahun Ini

News | Rabu, 06 Mei 2026 | 14:25 WIB

Iran Wajibkan Izin Khusus Kapal yang Melintasi Selat Hormuz

Iran Wajibkan Izin Khusus Kapal yang Melintasi Selat Hormuz

News | Rabu, 06 Mei 2026 | 14:21 WIB