Ini Modus Baru Kejahatan Seksualitas pada Anak

Suara.com - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yambise mengingatkan aparat untuk mewaspadai modus baru kejahatan seksualitas terhadap anak yang dilakukan oleh orang asing yang datang ke Indonesia.

"Sekarang ada modus lain pornografi, orang asing masuk ke desa-desa, datang ke warga miskin, agar orang tuanya bersetubuh dengan anaknya lalu direkam dan mereka dibayar," kata Menteri dalam kunjungan kerja di Kabupaten Bogor, Senin (20/4/2015).

Menteri mengatakan kekerasan seksual terhadap anak sudah sangat memprihatikan, terlebih modus baru pornografi yang dilakukan orang asing yang datang ke desa-desa mencari keluarga miskin untuk membuat video porno yang dilakukan oleh bapak kepada anaknya.

"Mereka dibayar dengan dolar, setelah dapat videonya dibawa ke luar negeri dan dijual di jaringan internet pornografi," kata Menteri.

Menurut Menteri, laporan modus baru pornografi yang melibatkan ayah dan anak tersebut ia peroleh dari Yayasan Sahabat Anak Bali, yang melaporkan serta memperlihatkan video tersebut terjadi di Jawa Barat.

Ia mengaku belum mengetahui pasti di wilayah mana video tersebut dibuat, namun laporan tersebut menjadi perhatian serius pemerintah untuk mencegah dan melindungi anak-anak dari kejahatan pedopilia yang dilakukan oleh orang asing.

"Ini terjadi di Jawa Barat, Bupati harus melihat langsung ke wilayahnya, karena yang jadi sasaran desa-desa miskin," katanya.

Untuk mencegah hal tersebut, lanjut Menteri perlu dibentuk Satuan Tugas (Satgas) dengan melibatkan perguruan tinggi untuk pendampingan di masyarakat.

"Kita bisa jadikan ini model percontohan, Kabupaten Bogor bisa memulainya, bekerja sama dengan perguruan tinggi, bisa dengan program satu mahasiswa satu keluarga (one student one family)," kata Menteri.

Dikatakannya, mahasiswa dilibatkan untuk memberdayakan masyarakat, membangun forum-forum anak, memberikan pemahaman kepada kepala desa agar mengetahui upaya pengembangan terhadap perempuan dan anak.

Menurutnya Kepala desa harus diberikan pendampingan, karena dana desa yang diberikan cukup tinggi. Dana tersebut bisa untuk meningkatkan forum-forum anak, pengembangan kapasitas perempuan.

Upaya pengembangan anak dan perempuan harus dimulai dari level terbawah, karena masyarakat level atas sudah cukup kuat. Terlebih lagi tidak banyak kepada desa yang mengetahui cara pengembangan anak dan perempuan.

"Ini sesuai dengan sasaran Presiden Joko Widodo memulai pergerakan dari pinggiran. Koordinasi itu yang ditingkatkan, kalau Kabupaten Bogor sudah menjadi model percontohan, diharapkan ada perubahan," katanya. (Antara)