Djarot: Harusnya Orang Tidak Bisa Bebas Keluar Masuk Apartemen

Suara.com - Praktek prostitusi online makin merajalela di Ibu Kota Jakarta. Akhir pekan lalu, Polda Metro Jaya menggerebek salah satu tempat prostitusi yang "dimainkan" lewat media online di Apartemen Kalibata City. Wakil Gubernur Jakarta Djarot Saiful Hidayat pun meradang.

Wakil Gubernur Jakarta Djarot Saiful Hidayat meminta seluruh penghuni apartemen didata sehingga penyalahgunaan kamar apartemen dapat dicegah.

Menurut Djarot pendataan penghuni apartemen, selain untuk kepentingan keamanan juga untuk membuat penghuninya lebih nyaman.

"Justru kalau kita punya data yang valid, siapa penghuni di situ, maka keamanannya harus terjamin dong. Kita membantu kok, supaya mereka yang tinggal di apartemen merasa aman dan nyaman," kata Djarot di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (27/4/2015).

Djarot meminta pengelola apartemen juga mengetatkan keamanan internal mereka, dengan demikian tak sembarangan orang bisa keluar masuk gedung.

"Termasuk pengamanan di internal dalam pengelola, orang luar yang masuk sembarangan, kan tidak bisa. Masing-masing apartemen kan mempunyai kartu sendiri-sendiri, yang bukan penghuni kan tidak bisa masuk," kata Djarot.

"Saya misalkan, ke apartemen temen saya, harus kenal dong, saya telpon dulu temen saya baru akan dijemput, lapor ke satpamnya itu," kata Djarot.

Kebijakan pemerintah ini merupakan buntut pengungkapan kasus prostitusi online atau daring yang menawarkan anak di bawah umur dari Apartemen Kalibata City.

"Praktik prostitusi itu sudah berjalan enam bulan," kata Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Heru Pranoto di Jakarta, Sabtu (25/4/2015).

Dari penggerebekan di Tower Jasmine Nomor 05CT dan Tower Herbras Nomor 08AU pada Jumat (24/4/2015) malam, polisi meringkus seorang lelaki yang diduga tangan kanan bos berinisial FMH (25). Polisi juga mengamankan enam perempuan pekerja seks berusia 17 tahun hingga 20 tahun.

Petugas juga menyita barang bukti berupa satu unit telepon selular, dua kartu akses apartemen, satu buah alat kontrasepsi, uang tunai Rp600 ribu, satu buah Kartu Tanda Penduduk milik FMH dan satu kunci kamar.

Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) akan memanggil pengelola apartemen.

"Kita lagi periksa. Yang pasti sebetulnya RT dan RW-nya harus aktif laporin. Tapi kalau kita menduga-duga orang prostitusi juga susah," kata Ahok di Balai Kota.