Mendagri: Anggaran Pilkada Serentak Harus Lebih Murah

Ardi Mandiri

Sabtu, 30 Mei 2015 | 20:05 WIB
Mendagri: Anggaran Pilkada Serentak Harus Lebih Murah
Mendagri Tjahjo Kumolo bersama Wagub DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat di Balai Kota DKI, Jakarta, Selasa (14/4/2015). [Suara.com/Dwi Bowo Raharjo]

Suara.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengingatkan pemilihan kepala daerah serentak semestinya bisa lebih efektif dalam penyelenggaraannya dan efisien dalam anggaran.

"Pilkada serentak, ya, harusnya lebih efisien dan efektif. Kan harinya (pelaksanaan pilkada, red) sudah sama, lebih murah kan harusnya," kata Tjahjo Kumolo di Semarang, Sabtu (30/5/2015).

Hal itu diungkapkannya usai membuka Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Ikatan Sarjana Katolik Indonesia (ISKA) yang berlangsung di Kantor Pelayanan Pastoral Keuskupan Agung Semarang.

Tjahjo mengakui anggaran pilkada serentak yang akan dilaksanakan 9 Desember 2015 mengalami pembengkakan menjadi hampir mencapai Rp7 triliun, padahal semestinya anggaran lebih efisien.

"Ini menjadi pertanyaan kami, sampai 30 persen (pembengkakan, red) anggaran pilkada serentak dibandingkan pilkada lima tahun sebelumnya. Ya, anggarannya mendekati Rp7 triliun," katanya.

Mengenai pembengkakan anggaran itu, ia menyebutkan penyebabnya beragam, seperti perbedaan geografis daerah, ketersediaan dan kondisi infrastruktur, dan faktor komunikasi masing-masing daerah.

"Lihat geografis daerahnya, misalnya, perlu ada penambahan. Harus beli kendaraan, tidak mau sewa, makanan harus ditingkatkan. Ya, perlu pemahaman memang, ini baru awal," katanya.

Mendagri berharap pada pentahapan pilkada serentak berikutnya harus semakin efektif dan efisien sebab Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak mau kecolongan dan kepala daerah tidak mau melanggar hukum.

"Kan disepakati anggarannya dari APBD. Daerah harus menganggarkan. Ya, kalau masih membengkak, mari kita cari jalan keluarnya karena pilkada serentak harusnya lebih efektif dan efisien," katanya.

Meski demikian, kata dia, anggaran pilkada serentak secara prinsip sudah tidak ada kendala, termasuk penyisiran anggaran dari APBD juga sudah disediakan regulasi sebagai payung hukumnya.

"Sepanjang penyisiran itu (APBD, red.) tidak berkaitan dengan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Seperti uang rapat, atau yang tidak perlu bisa dialihkan untuk pilkada serentak," pungkasnya. (Antara)

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

Kalkulator Kecocokan Jodoh Online Menurut Primbon Jawa, Bantu Cek Keserasian Pasangan
Ikuti Kuisnya ➔
Gryffindor atau Slytherin? Cek Kepribadianmu di Kuis Asrama Hogwarts
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Leo Sih Kamu? Mengukur Tingkat Percaya Diri dan Karisma
Ikuti Kuisnya ➔
Kalkulator Weton Online, Cek Hari Lahir Menurut Penanggalan Jawa
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔

Terkait

Adian Napitupulu Kecam Golkar karena Ingin Merevisi UU Pilkada

Adian Napitupulu Kecam Golkar karena Ingin Merevisi UU Pilkada

News | Sabtu, 30 Mei 2015 | 13:46 WIB

PKPU Masih Dipersoalkan, Pilkada Bakal Tak Sesuai Jadwal?

PKPU Masih Dipersoalkan, Pilkada Bakal Tak Sesuai Jadwal?

News | Minggu, 10 Mei 2015 | 08:22 WIB

PKB Tolak Tiba-tiba Ada Revisi UU Pilkada dan Parpol

PKB Tolak Tiba-tiba Ada Revisi UU Pilkada dan Parpol

News | Jum'at, 08 Mei 2015 | 21:01 WIB

Terkini

Prabowo dan Putin Gelar Pertemuan Empat Mata Selama Satu Jam, Bahas Apa?

Prabowo dan Putin Gelar Pertemuan Empat Mata Selama Satu Jam, Bahas Apa?

News | Kamis, 19 November 2026 | 21:50 WIB

BRIN Ungkap Belanja Riset Indonesia Baru 0,23 Persen PDB, Apa Dampaknya bagi Pendidikan Tinggi?

BRIN Ungkap Belanja Riset Indonesia Baru 0,23 Persen PDB, Apa Dampaknya bagi Pendidikan Tinggi?

News | Kamis, 19 November 2026 | 21:44 WIB

PMLI Terima Certificate of Approval Pelatihan Pandu Laut Dalam dari Kementerian Perhubungan

PMLI Terima Certificate of Approval Pelatihan Pandu Laut Dalam dari Kementerian Perhubungan

News | Kamis, 19 November 2026 | 21:39 WIB

Guru Saja Wajib S1, Mengapa Anggota DPR yang Digaji Ratusan Juta Cukup Lulusan SMA?

Guru Saja Wajib S1, Mengapa Anggota DPR yang Digaji Ratusan Juta Cukup Lulusan SMA?

News | Kamis, 19 November 2026 | 21:35 WIB

Indeks CFX10 Bangkit ke Level 775,27, Kripto Cardano Pimpin Penguatan

Indeks CFX10 Bangkit ke Level 775,27, Kripto Cardano Pimpin Penguatan

Bisnis | Kamis, 19 November 2026 | 21:34 WIB

Megawati Tegaskan Pilih di Luar Pemerintahan: Kalau Diajak, Saya Bilang Terima Kasih

Megawati Tegaskan Pilih di Luar Pemerintahan: Kalau Diajak, Saya Bilang Terima Kasih

News | Kamis, 19 November 2026 | 21:26 WIB

Belum Genap Seminggu Rilis, GTA VI Diprediksi Balik Modal Rp18 Triliun!

Belum Genap Seminggu Rilis, GTA VI Diprediksi Balik Modal Rp18 Triliun!

Bisnis | Kamis, 19 November 2026 | 21:25 WIB

Praktis Tanpa Kabel, Ini Kelebihan dan Kekurangan Power Bank Wireless untuk iPhone

Praktis Tanpa Kabel, Ini Kelebihan dan Kekurangan Power Bank Wireless untuk iPhone

Tekno | Kamis, 19 November 2026 | 21:15 WIB

Momen Donald Trump Tidur saat Xi Jinping Bicara di Depan Prabowo dan Putin dalam KTT APEC

Momen Donald Trump Tidur saat Xi Jinping Bicara di Depan Prabowo dan Putin dalam KTT APEC

Video | Kamis, 19 November 2026 | 21:00 WIB

Eks Menkeu Malaysia Minta Rp57 T Gegara Asap Karhutla, Bakom RI: Presiden Sudah Minta Maaf

Eks Menkeu Malaysia Minta Rp57 T Gegara Asap Karhutla, Bakom RI: Presiden Sudah Minta Maaf

News | Kamis, 19 November 2026 | 20:56 WIB

×