Mendagri: Anggaran Pilkada Serentak Harus Lebih Murah

Ardi Mandiri | Suara.com

Sabtu, 30 Mei 2015 | 20:05 WIB
Mendagri: Anggaran Pilkada Serentak Harus Lebih Murah
Mendagri Tjahjo Kumolo bersama Wagub DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat di Balai Kota DKI, Jakarta, Selasa (14/4/2015). [Suara.com/Dwi Bowo Raharjo]

Suara.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengingatkan pemilihan kepala daerah serentak semestinya bisa lebih efektif dalam penyelenggaraannya dan efisien dalam anggaran.

"Pilkada serentak, ya, harusnya lebih efisien dan efektif. Kan harinya (pelaksanaan pilkada, red) sudah sama, lebih murah kan harusnya," kata Tjahjo Kumolo di Semarang, Sabtu (30/5/2015).

Hal itu diungkapkannya usai membuka Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Ikatan Sarjana Katolik Indonesia (ISKA) yang berlangsung di Kantor Pelayanan Pastoral Keuskupan Agung Semarang.

Tjahjo mengakui anggaran pilkada serentak yang akan dilaksanakan 9 Desember 2015 mengalami pembengkakan menjadi hampir mencapai Rp7 triliun, padahal semestinya anggaran lebih efisien.

"Ini menjadi pertanyaan kami, sampai 30 persen (pembengkakan, red) anggaran pilkada serentak dibandingkan pilkada lima tahun sebelumnya. Ya, anggarannya mendekati Rp7 triliun," katanya.

Mengenai pembengkakan anggaran itu, ia menyebutkan penyebabnya beragam, seperti perbedaan geografis daerah, ketersediaan dan kondisi infrastruktur, dan faktor komunikasi masing-masing daerah.

"Lihat geografis daerahnya, misalnya, perlu ada penambahan. Harus beli kendaraan, tidak mau sewa, makanan harus ditingkatkan. Ya, perlu pemahaman memang, ini baru awal," katanya.

Mendagri berharap pada pentahapan pilkada serentak berikutnya harus semakin efektif dan efisien sebab Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak mau kecolongan dan kepala daerah tidak mau melanggar hukum.

"Kan disepakati anggarannya dari APBD. Daerah harus menganggarkan. Ya, kalau masih membengkak, mari kita cari jalan keluarnya karena pilkada serentak harusnya lebih efektif dan efisien," katanya.

Meski demikian, kata dia, anggaran pilkada serentak secara prinsip sudah tidak ada kendala, termasuk penyisiran anggaran dari APBD juga sudah disediakan regulasi sebagai payung hukumnya.

"Sepanjang penyisiran itu (APBD, red.) tidak berkaitan dengan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Seperti uang rapat, atau yang tidak perlu bisa dialihkan untuk pilkada serentak," pungkasnya. (Antara)

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Kamu Cocok Buat Beli HP Apa? Cek Rekomendasinya
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Mudik Naik Motor 2026: Uji Kesiapan Anda Sebelum Pulang Kampung
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Geografi Indonesia Sejauh Mana Anda Mengenal Peta Nusantara?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Sudah Cair? Ungkap Karakter Asli Keuangan Kamu
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Pecahkan 10 Kasus Misterius Ini, Kamu Detektif atau Cuma Amatir?
Ikuti Kuisnya ➔
SIMULASI TKA SD: 15 Soal Matematika Materi Pecahan Senilai Beserta Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔

Terkait

Adian Napitupulu Kecam Golkar karena Ingin Merevisi UU Pilkada

Adian Napitupulu Kecam Golkar karena Ingin Merevisi UU Pilkada

News | Sabtu, 30 Mei 2015 | 13:46 WIB

PKPU Masih Dipersoalkan, Pilkada Bakal Tak Sesuai Jadwal?

PKPU Masih Dipersoalkan, Pilkada Bakal Tak Sesuai Jadwal?

News | Minggu, 10 Mei 2015 | 08:22 WIB

PKB Tolak Tiba-tiba Ada Revisi UU Pilkada dan Parpol

PKB Tolak Tiba-tiba Ada Revisi UU Pilkada dan Parpol

News | Jum'at, 08 Mei 2015 | 21:01 WIB

Terkini

WFH ASN Tak Boleh Disalahgunakan, Mensos: Liburan Bisa Berujung Sanksi

WFH ASN Tak Boleh Disalahgunakan, Mensos: Liburan Bisa Berujung Sanksi

News | Kamis, 02 April 2026 | 23:02 WIB

Begini Cara Satgas PRR Manfaatkan Kayu Hanyutan di Wilayah Terdampak Bencana

Begini Cara Satgas PRR Manfaatkan Kayu Hanyutan di Wilayah Terdampak Bencana

News | Kamis, 02 April 2026 | 22:15 WIB

Respons Gempa Sulut: Mensos Pastikan Beri Santunan Ahli Waris dan Kirim Bantuan Sesuai Kebutuhan

Respons Gempa Sulut: Mensos Pastikan Beri Santunan Ahli Waris dan Kirim Bantuan Sesuai Kebutuhan

News | Kamis, 02 April 2026 | 21:44 WIB

Gegana Turun Tangan! Gereja di Jakarta hingga Bekasi Disisir dan Dijaga Ketat Jelang Ibadah Paskah

Gegana Turun Tangan! Gereja di Jakarta hingga Bekasi Disisir dan Dijaga Ketat Jelang Ibadah Paskah

News | Kamis, 02 April 2026 | 21:30 WIB

Kesimpulan DPR Kasus Amsal Sitepu: Desak Eksaminasi dan Evaluasi Kejari Karo

Kesimpulan DPR Kasus Amsal Sitepu: Desak Eksaminasi dan Evaluasi Kejari Karo

News | Kamis, 02 April 2026 | 21:17 WIB

Tegas! 1.256 SPPG di Timur Indonesia Disetop Sementara BGN Akibat Abaikan SLHS dan Tak Punya IPAL

Tegas! 1.256 SPPG di Timur Indonesia Disetop Sementara BGN Akibat Abaikan SLHS dan Tak Punya IPAL

News | Kamis, 02 April 2026 | 21:13 WIB

KPK Akan Maraton Periksa Agen Perjalanan Haji dan Umrah Pekan Depan

KPK Akan Maraton Periksa Agen Perjalanan Haji dan Umrah Pekan Depan

News | Kamis, 02 April 2026 | 20:42 WIB

Iran Pastikan Selat Hormuz Terbuka untuk Dunia, Tapi....

Iran Pastikan Selat Hormuz Terbuka untuk Dunia, Tapi....

News | Kamis, 02 April 2026 | 20:39 WIB

Kasus Kuota Haji, KPK Perpanjang Masa Penahanan Gus Alex Hingga 40 Hari ke Depan

Kasus Kuota Haji, KPK Perpanjang Masa Penahanan Gus Alex Hingga 40 Hari ke Depan

News | Kamis, 02 April 2026 | 20:33 WIB

2 Siswa SMP Terkena Peluru Nyasar, Marinir Ungkap Alasan Tolak Tuntutan Rp3,3 Miliar

2 Siswa SMP Terkena Peluru Nyasar, Marinir Ungkap Alasan Tolak Tuntutan Rp3,3 Miliar

News | Kamis, 02 April 2026 | 20:29 WIB