PKB Tolak Tiba-tiba Ada Revisi UU Pilkada dan Parpol

Arsito Hidayatullah

Jum'at, 08 Mei 2015 | 21:01 WIB
PKB Tolak Tiba-tiba Ada Revisi UU Pilkada dan Parpol
Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar saat acara pelantikan DPN Gerakan Mahasiswa Satu Bangsa (Gemasaba) di Kantor DPP PKB, Jakarta, Jumat (8/5/2015). [Antara/Andika Wahyu]

Suara.com - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menolak revisi Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dan UU Nomor 22 Tahun 2011 tentang Partai Politik (Parpol), yang belakangan diwacanakan sejumlah fraksi di DPR.

"Kita tidak setuju revisi UU Pilkada dan UU Parpol, karena pelaksanaan pilkada sudah dekat," ungkap Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar, di Jakarta, Jumat (8/5/2015), usai membuka Rakornas Gemasaba di Kantor DPP PKB.

Menurut Muhaimin, jika revisi kedua UU itu tetap dipaksakan, dikhawatirkan akan mengganggu kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pilkada.

"Jangan merepotkan KPU. Semua persiapan pilkada serentak sudah siap, kok undang-undangnya mau direvisi," tegasnya.

Menurut Muhaimin pula, PKB sendiri tidak alergi dengan revisi UU. Persoalannya menurutnya adalah waktunya kini tidak tepat.

"Revisi seharusnya dilakukan paling tidak setahun sebelum pelaksanaan, tidak mepet seperti sekarang," ucapnya.

PKB sendiri, menurut Muhaimin, sudah melakukan berbagai persiapan menghadapi pilkada serentak pada akhir tahun 2015 ini.

Diketahui, revisi UU Pilkada dan UU Parpol diusulkan sebagai solusi untuk menyelesaikan persoalan pendaftaran calon kepala daerah oleh parpol yang saat ini memiliki kepengurusan ganda, yakni Partai Golkar dan PPP.

Sebelumnya, Komisi II DPR mengusulkan agar KPU mengacu kepada putusan pengadilan terakhir,  untuk menentukan kepengurusan parpol yang berhak mengajukan calon kepala daerah. Hal itu jika sampai pendaftaran dibuka belum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht).

Namun, usulan Komisi II itu ditentang sejumlah pihak. Sementara KPU pun tidak ingin menjalankan usulan itu, karena dinilai tidak akan kuat secara hukum, sehingga rawan digugat.

Pihak pemerintah, baik melalui Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla maupun Mendagri Tjahjo Kumolo, juga menyatakan revisi UU Pilkada dan UU Parpol tidak perlu dilakukan. [Antara]

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

Kalkulator Kecocokan Jodoh Online Menurut Primbon Jawa, Bantu Cek Keserasian Pasangan
Ikuti Kuisnya ➔
Gryffindor atau Slytherin? Cek Kepribadianmu di Kuis Asrama Hogwarts
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Leo Sih Kamu? Mengukur Tingkat Percaya Diri dan Karisma
Ikuti Kuisnya ➔
Kalkulator Weton Online, Cek Hari Lahir Menurut Penanggalan Jawa
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔

Terkait

Ini Strategi PDI Perjuangan di Pilkada 2015

Ini Strategi PDI Perjuangan di Pilkada 2015

News | Minggu, 12 April 2015 | 06:45 WIB

PKB Nilai Perlu Ada Sekber Partai Pendukung Pemerintah

PKB Nilai Perlu Ada Sekber Partai Pendukung Pemerintah

News | Sabtu, 11 April 2015 | 12:16 WIB

Lukman Edy: Syarat Partai Dapat Duit APBN Rp1 Triliun  Berat

Lukman Edy: Syarat Partai Dapat Duit APBN Rp1 Triliun Berat

News | Senin, 09 Maret 2015 | 14:04 WIB

Pilkada Serentak Berpotensi Tingkatkan Kasus UU ITE

Pilkada Serentak Berpotensi Tingkatkan Kasus UU ITE

News | Senin, 23 Februari 2015 | 18:17 WIB

Terkini

Raffi Ahmad Kembalikan Dana 15 M, Tanggung Jawab atau Strategi Cuci Tangan?

Raffi Ahmad Kembalikan Dana 15 M, Tanggung Jawab atau Strategi Cuci Tangan?

Your Say | Senin, 16 November 2026 | 20:50 WIB

Jateng Siapkan 614 Ribu Genteng, Ahmad Luthfi Bidik Perputaran Ekonomi Lokal

Jateng Siapkan 614 Ribu Genteng, Ahmad Luthfi Bidik Perputaran Ekonomi Lokal

News | Senin, 16 November 2026 | 20:49 WIB

Detik-Detik Truk Tangki Tertimpa Pohon Raksasa di Magetan, Tiga Orang Luka

Detik-Detik Truk Tangki Tertimpa Pohon Raksasa di Magetan, Tiga Orang Luka

Jatim | Senin, 16 November 2026 | 20:44 WIB

Ada Modus Tentara Bayaran, Yasonna Minta LPSK Tak Main-main Lindungi Korban TPPO

Ada Modus Tentara Bayaran, Yasonna Minta LPSK Tak Main-main Lindungi Korban TPPO

News | Senin, 16 November 2026 | 20:39 WIB

Mel Shandy dan Connie Dio Siap Guncang Cianjur di CQ Music Fest

Mel Shandy dan Connie Dio Siap Guncang Cianjur di CQ Music Fest

Entertainment | Senin, 16 November 2026 | 20:39 WIB

Knalpot Brong dan Balap Liar Dibidik! Polresta Bandung Mulai Operasi Zebra Lodaya 2026

Knalpot Brong dan Balap Liar Dibidik! Polresta Bandung Mulai Operasi Zebra Lodaya 2026

Jabar | Senin, 16 November 2026 | 20:35 WIB

Hery Susanto Melawan Vonis 5 Tahun, Kejagung Ikut Ajukan Banding Kasus Nikel

Hery Susanto Melawan Vonis 5 Tahun, Kejagung Ikut Ajukan Banding Kasus Nikel

News | Senin, 16 November 2026 | 20:33 WIB

Transaksi Kian Canggih, Tapi Kenapa Konsumen Indonesia Masih Rawan Penipuan?

Transaksi Kian Canggih, Tapi Kenapa Konsumen Indonesia Masih Rawan Penipuan?

Bisnis | Senin, 16 November 2026 | 20:31 WIB

Sufmi Dasco Pernah Sekolah di Palembang, Kini Diusulkan Jadi Wapres Prabowo

Sufmi Dasco Pernah Sekolah di Palembang, Kini Diusulkan Jadi Wapres Prabowo

Sumsel | Senin, 16 November 2026 | 20:28 WIB

Sekolah Rakyat Rumah Kedua Iksan, Si Bocah Piatu

Sekolah Rakyat Rumah Kedua Iksan, Si Bocah Piatu

News | Senin, 16 November 2026 | 20:26 WIB

×