Suara.com - Di sejumlah kesempatan, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menggulirkan wacana akan maju lagi di bursa pemilihan Gubernur Jakarta tahun 2017 nanti lewat jalur independen atau non partai politik.
Menanggapi wacana tersebut, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Abdul Haris Bobihoe mengatakan itu merupakan hak politik warga negara.
"Itu kan hak politik beliau untuk maju. Kita tidak bisa tolak atau apapun, karena secara kepartaian, beliau kan sudah keluar dari Gerindra," kata Haris kepada Suara.com, Selasa (9/6/2015).
Dalam survei lembaga Cyrus Network pada awal Mei 2015 lalu, sebanyak 51 persen warga Jakarta bersedia memilih calon Gubernur Jakarta dari jalur independen. Sisanya 36,3 persen tidak bersedia dan 12,7 persen tidak menjawab.
Ketika ditanya, apakah Ahok merupakan kandidat kuat, Haris mengatakan saat ini belum bisa mengukurnya karena semua itu tergantung pada masyarakat Jakarta.
"Masyarakat bisa menilai gimana sikap beliau selama memimpin Jakarta ini, kan," katanya.
Belakangan ini muncul komunitas yang menamakan diri Teman Ahok dan mereka menggalang dukungan agar Ahok maju dari jalur independen dengan cara mengumpulkan foto kopi sejuta KTP. Sejuta KTP ini merupakan syarat KPU untuk calon independen bisa ikut bursa pilkada.
Menanggapi penggalangan KTP tersebut, Haris mengatakan bahwa itu merupakan hak masyarakat.
"Saya kira soal itu tidak bisa jadi masalah buat kita. Semakin banyak dukungan kan semakin bagus. Artinya itu tidak akan mempengaruhi Gerindra maupun partai lain untuk melakukan kegiatan pencalonan," katanya.
Seperti diketahui, setelah keluar dari Partai Gerindra, kini Ahok tidak memiliki bendera partai lagi.
