Suara.com - Peristiwa keji yang mengorbankan Angeline (8) menorehkan perasaan yang pedih di hati setiap orang. Oleh karena itu, agar hal yang sama tidak terjadi lagi, legislator di Komisi X DPR RI meminta pemerintah menggunakan pola yang tepat dalam mencegah kejadian amoral seperti ini terjadi lagi. Anggota dewan pun meminta pemerintah agar tidak menggunakan "manajemen pemadam kebakaran (damkar)" dalam menegakkan perlindungan terhadap anak.
"Pemerintah semestinya mengubah manajemen perlindungan anak dengan tidak lagi menggunakan 'manajemen pemadam kebakaran', yakni bergerak bila ada kejadian. Upaya preventif semestinya jauh lebih diutamakan," ungkap anggota Komisi X dari Fraksi PPP, Reni Marlinawati, melalui keterangan tertulisnya, Jumat (12/6/2015).
Reni menilai bahwa masih banyak aspek untuk ditingkatkan dalam rangka mencegah terjadinya berbagai macam kekerasan terhadap anak. Namun, dia juga berharap agar anak-anak dapat dijauhkan dari tontonan media elektronik yang tidak mencerminkan nilai pendidikan bagi mereka.
"Banyak aspek yang perlu kita perbaiki bersama-sama, karena faktanya, praktik kekerasan terhadap anak telah akrab bersama-sama kita. Seperti tontonan televisi yang jauh dari nilai edukasi dengan menampilkan kekerasan verbal maupun non-verbal. Peristiwa ini semestinya menjadi momentum kita bersama untuk melakukan revolusi mental di aspek perlindungan anak," kata Reni.
Reni pun berharap kejadian yang terjadi di wilayah Bali ini dapat menjadi pelajaran bagi pemerintah dan semua pihak ke depannya. Sebab, dia yakin apa yang sudah terjadi adalah bukti kegagalan semua insan Indonesia untuk menjalankan amanat konstitusi dalam melindungi warganya.
"Kami sungguh terpukul dan sedih atas peristiwa yang menimpa ananda Angeline. Peristiwa ini telah meruntuhkan moral kita sebagai bangsa," tutupnya.
TERPOPULER
