Komisi I Setuju Pengangkatan Jenderal Gatot Jadi Panglima TNI

Suara.com - Komisi I DPR memutuskan pemberhentian Jenderal TNI Moeldoko sebagai Panglima TNI dan menyetujui pengangkatan Jenderal Gatot Nurmantyo menjadi Panglima TNI. Hal itu dilakukan setelah Komisi I melakukan fit and proper test calon Panglima TNI, Rabu (1/7/2015).

"Apakah setuju?" kata Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq dalam rapat.

"Setuju," kata para anggota.

Dalam kesempatan ini, Mahfudz memaparkan seluruh fraksi memberikan persetujuan. Hanura, PKS, PKB, PAN, Demokrat, Gerindra dan PDI Perjuangan setuju tanpa catatan.

"Nasdem menyatakan persetujuan ada catatan, minta komitmen calon panglima untuk proritas secara sungguh-sungguh dengan industri pertahanan. PPP memberikan persetujuan dan meminta secara khusus komitmen calon Panglima bukan menegaskan saja slogan berani, tegas, dan ikhlas, tapi minta komitmen untuk bertanggungjawab," katanya.

"Kemudian Golkar setuju dengan tiga catatan penting, yaitu pertama meminta calon panglima untuk memberikan langkah terobosan dalam memenuhi kesehjahteraan prajurit, lalu terobosan solusi untuk tanah dan perumahan yang bersengketa dengan TNI, dan memperkuat partisipasi masyarakat dalam membantu dan mendukung tupoksi TNI," sambung Politisi PKS ini.

Secara keseluruhan, pemaparan calon panglima memuaskan, baik secara admintrasi, pemaparan visi dan misi serta program ke depan yang dia fokuskan untuk konsolidasi TNI secara institusi baik personel, doktrin dan alutsista.

"Pandangan panglima juga soal titik konflik yang saat ini sumber ekonomi, ada di ekuator dan Indonesia salah satu negara besar. Dan pandangan ini ternyata ada garis merah dengan yang dipaparkan BIN. Ini yang menarik," kata dia.

Dia menerangkan, rapat kali ini di luar rencana. Komisi I merencanakan rapat kali ini selesai pukul 19.00 WIB, namun baru selesai sekira pukul 21.15 WIB. Setelah rapat kali ini, hasilnya akan disampaikan kepada Pimpinan DPR untuk kemudian diparipurnakan.

"Kami mnita maaf jika sepanjang uji kelayakan ini ada pertanyaan dan ucapan yang kurang berkenan tapi ini proses yang harus kita lalui, tapi kita harap ini akhir yang baik untuk menjaga keutuhan NKRI," ujarnya.