Suara.com - Pemerintah Indonesia sedang mempertimbangkan negara yang akan membangun kereta cepat di Indonesia dengan rute Jakarta-Bandung.
"Memang sejak dua tahun lalu Jepang sudah kita minta studi. Kemudian juga Cina memiliki studi. Nanti kita akan cari yang terbaiklah," kata Wakil Presiden Jusuf Kalla di kantor Wakil Presiden, Jakarta, Jumat (10/7/2015).
Sejauh ini, Jepang dan Cina telah menyatakan minat berinvestasi membangun jaringan kereja cepat. Adapun Rusia telah menapaki pembangunan jaringan kereta di Pulau Kalimantan.
Siang tadi, Jusuf Kalla menerima kedatangan Utusan Khusus Perdana Menteri Jepang, Hiroto Izumi, guna membahas pembangunan ekonomi, termasuk kereta cepat.
Menurut Jusuf Kalla, Izumi telah menyampaikan sejumlah penawaran yang menarik dalam pembangunan kereta cepat antara lain pembiayaan serta data-data pembangunan kereta cepat.
Jusuf Kalla menjelaskan kereta cepat akan digunakan untuk mengangkut penumpang dengan waktu tempuh sekitar 36 menit dari Jakarta-Bandung.
Sementara itu, Ketua Tim Ahli Wakil Presiden, Sofjan Wanandi, mengatakan, Jepang menawarkan penggunaan kandungan domestik yang besar.
Wanandi mengatakan Izumi juga menawarkan alih teknologi kereta cepat kepada Indonesia.
Menurut dia, terdapat tiga negara yang menguasai teknologi kereta cepat secara baik yaitu Prancis, Jepang, dan Cina. Kereta cepat dan super cepat dimungkinkan karena teknologi pergerakan bukan konvensional, melainkan magnetic levetation, yang memanfaatkan medan magnet.
Teknologi ini dikembangkan dan terus disempurnakan serta diterapkan oleh Jerman mulai dasawarsa 1980-an.
Jaringan kereta api super cepat TGV di Prancis telah lama menerapkan itu yang mulus diintegrasikan dengan jaringan transportasi dalam kota (metro). Untuk menempuh jarak Kota Rouen di Provinsi Normandy dan Paris sejauh 340 kilometer (setara Jakarta-Cirebon), hanya diperlukan waktu sekitar 1,5 jam saja.
Seolah tidak ingin kecolongan, Jepang telah menghibahkan 15 juta dolar Amerika Serikat untuk studi kelayakan proyek kereta cepat rute Jakarta-Bandung pada masa pemerintahan Susilo Yudhoyono. (Antara)
