Banyak Info Simpang Siur Soal Tolikara, FKUB Papua Bentuk Tim

Suara.com - Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) Papua membentuk tim investigasi untuk mencari tahu asal muasal peristiwa yang terjadi di Karubaga, Kabupaten Tolikara pada Hari Raya Idul Fitri, Jumat (17/7/2015).

Ketua FKUB Provinsi Papua Pdt Lipiyus Biniluk, di Kota Jayapura, Kamis (23/7/2015), mengatakan, investigasi dilakukan karena informasi yang beredar di kalangan masyarakat maupun di media massa berbeda-beda.

"Kami mau data objektif. Hasilnya akan kami sampaikan ke masyarakat," kata Pdt Lipiyus Biniluk di.

Ia menduga, masalah itu hanya dipicu oleh kesalahpahaman antarpimpinan dan pemangku kepentingan di salah satu kabupaten di pegunungan tengah Papua itu.

"Ini masalah komunikasi antarpimpinan di Tolikara baik kapolres, bupati dan tokoh agama tidak jalan. Ada kesepakatan dan kesepakatan itu tak dijaga," katanya.

Menurut dia, tim investigasi dari FKUB Papua terdiri wakil dari umat Muslim, Nasrani dan agama lainnya, yang akan diberangkatkan pada Jumat (24/7/2015) pagi ke Karubaga.

"Pemerintah Pusat harus menyerahkan penyelesaian masalah itu ke Pemprov Papua dan tokoh-tokoh agama di sini, karena mereka yang lebih tahu kondisi dan masalah di daerahnya," katanya.

Apalagi, masalah Tolikara terlanjur dibesar-besarkan dan belum sesuai dengan data yang ada, sehingga banyak pihak yang ke Karubaga tetapi belum maksimal.

"Umat beragama di Papua tetap tenang jangan terprovokasi, karena pihak terkait sedang menyelesaikan masalah secara objektif, tidak boleh menuding sepihak. Selain itu, manusia yang jadi korban penembakan tolong diperhatikan, ada serpihan amunisi belum dikeluarkan dari tubuhnya. Jangan hanya bangunan fisik," katanya.

Biniluk berharap Pemerintah Pusat tidak terburu-buru dalam mengambil sikap dalam menyelesaikan persoalan tersebut.

Sementara itu, Wakil Ketua FKUB yang juga Ketua Nahdatul Ulama Provinsi Papua, Toni Wanggai mengemukakan insiden itu jangan digeneralisir sebagai konflik agama.

"Ini hanya salah paham kedua pihak. Perlu diklarifikasi. Berita yang 'di-blow up' di nasional dan internasional adalah pembakaran mushala. Itu tidak benar," katanya.

"Yang dibakar adalah kios, dan itu akibat adanya kekerasan yang dilakukan pihak keamanan terhadap warga GIDI sebelum kejadian. Api kemudian merembet ke musalah. Ini yang perlu digaris bawahi, tidak ada pembakaran mushala," katanya.

Wanggai menegaskan bahwa masalah itu bisa diselesaikan dengan baik oleh pemangku kepentingan di provinsi paling timur Indonesia itu, asalkan semua pihak membantu dengan tidak memberikan informasi yang salah.